JAKARTA, RABU-Perang urat syarat SBY-Megawati Soekarnoputri mulai mengemuka. Tuding-menuding biang kerok kebijakan kontrak LNG Tangguh yang sangat murah meria pun menggema.

Bertempat di Kantor Presiden, Rabu (27/8) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui juru bicaranya, Andi Mallarangeng, menampik tudingan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri yang menyatakan SBY terlibat atas kebijakan kontrak LNG Tangguh. "Presiden waktu itu adalah sebagai Menko Polkam, jadi tidak ada urusannya," kata Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng.

Menurut Andi, untuk membuktikan ketidakterlibatan SBY, pemerintah mempersilahkan semua pihak membuka permasalahan kontrak LNG Tangguh. "Keputusan semacam itu dilihat saja siapa. Selidiki saja siapa yang bertanggung jawab, siapa yang negosiasi, dan apa segala macam," paparnya.

Sebelumnya, Mega usai pembukaan pelatihan kader perempuan PDIP di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (25/8) lalu, menegaskan, kontrak LNG Tangguh merupakan kebijakan pemerintah, dimana terdapat JK dan SBY sebagai menterinya. "Bilang sama Pak Kalla, beliau juga ada di situ sama SBY," kata Mega, mengomentari pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang meminta kontrak gas alam cair Tangguh ditinjau ulang lantaran harga jual Tangguh sangat rendah dibandingkan dengan kontrak penjualan gas dari Kalimantan Timur (Bontang) dan Aceh (Arun).

Untuk diketahui, pada saat kontrak diteken, harga jual yang disepakati adalah US$ 2,4 per MMBtu selama 25 tahun. Pada tahun 2006, harga itu direvisi menjadi US$ 3,3 per MMBtu. Menurut Kalla, harga itu terlalu rendah dan merugikan negara.(Persda Network/Ade Mayasanto)

Sumber : Persda Network

Nama

Email

Komentar

Security Code

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.

• Berita Terkini
• Terpopuler

1