Laporan wartawan Kompas Suhartono

JAKARTA, RABU-Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPBJP) yang baru terbentuk 3,5 bulan yang lalu, mengaku telah mengajak Komisi Pemilihan Umum (KPU) bekerjasama dalam hal perencanaan pengadaan barang dan jasa yang akan dilakukan KPU.

Langkah itu dilakukan untuk mencegah dan memonitoring serta membantu proses pengadaan barang dan jasa di KPU agar tidak menyimpang dan konsisten terhadap ketentuan.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Utama LKPBJP Agus Rahardjo menjawab pers, dalam keterangan seusai bertemu dengan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (27/8) siang ini. Dalam keterangan pers itu hadir pula Kepala LKPBJP Roestam Syarief dan deputi LKPBJP lainnya.

"Kita sudah kirim surat sebulan yang lalu ke KPU untuk bekerjasama mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin timbul dari setiap pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal itu untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan di KPU," ujar Agus.

Menurut Agus, LKPBJP berupaya sedini mungkin untuk mencagh terjadi penyimpagan dalam poros pengadaan barang dan jasa. "Penyimpangan akan efektif dicegah jika terjadi perencanaan anggaran yang baik semenjak direncanakan sehingga tender barang dan jasa yang dijalankan akan sejalan atau on the right track," tambah Agus.

Agus juga menyatakan LKPBJP juga membantu melakukan identifikasi para penyedia jasa dan barang pemerintah yang akan mengikuti tender. "Sekitar Februari yang lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengumpulkan kita semua, termasuk KPU untuk bekerjasama dengan LKPBJP sebelum pemilu mendatang," lanjut Agus. (HAR)

• Berita Terkini
• Terpopuler