KUPANG, SELASA - Para dokter spesialis kurang berminat untuk bekerja di rumah sakit umum daerah Nusa Tenggara Timur karena tunjangan yang diperoleh masih sangat minim dibandingkan  provinsi lain.  Selain masalah tunjungan, fasilitas lain seperti perumahan maupun kendaraan operasional bagi para dokter ahli ini juga tidak diperoleh. 

Demikian diungkapkan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. dr. WZ. Johanes, dr. Yovita Mitak, di Kupang, seperti diberitakan Antara, Selasa (19/8).  Yovita Mitak mengaku, telah mengusulkan anggaran ke DPRD NTT untuk meningkatkan kesejahteraan para dokter ahli ini, tetapi belum mendapat persetujuan.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD NTT yang membidangi masalah pendidikan dan kesehatan, Viktor Mado Wutun yang dihubungi terpisah mengatakan, pada tahun 2007 lalu, manajemen RSUD telah mengusulkan anggaran ke DPRD NTT .

Gara-gara pilkada
Akan tetapi permintaan itu dak bisa dipenuhi karena seluruh anggaran dialokasikan untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTT. "Komisi D  DPRD  NTT siap menindaklanjuti usul manajemen RSU Prof. Dr. WZ Johanes-Kupang seputar tambahan tunjangan dan fasilitas dokter spesialis di rumah sakit itu," kata Viktor Mado dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Menurut  Watun, Komisi D siap berkoodinasi dengan  manajemen RSUD Kupang terkait  usul yang akan diajukan pada  tahun anggaran 2009. Watun  juga  meminta agar  manajemen RSU Kupang mengajukan   secara proporsional dan  rasional, artinya harus dibuat sesuai skala prioritas.

Dia mengharapkan agar tim eksekutif anggaran dapat menyetujui atau mengakomudasi  usul RUSD Kupang karena keberadaan  dokter ahli di NTT sangat penting. "Jangan  sampai masyarakat tidak bisa  dioperasi atau berobat karena ketiadaan para dokter ahli atau spesialis", katanya.

Ditanya soal tidak diakomodasinya usul manajemen RSUD Kupang tentang tambahan tunjangan bagi para dokter ahli pada tahun  2007 dan  2008, Watun, mengatakan pada tahun tersebut semua anggaran  untuk seluruh satker di NTT dipotong untuk pelaksanaan  pilkada 2008  di NTT.

"Pemotongan ini yang juga   menjadi  salah  satu sebab tidak diakomodasinya usul RSUD Kupang oleh Tim Anggaran legislatif," katanya.

• Berita Terkini
• Terpopuler