KUBU RAYA, RABU - Sekitar 300 hektar dari 34.884 hektar hutan lindung mangrove di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, telah dikonversi menjadi tambak tanpa ada proses pelepasan kawasan hutan terlebih dahulu dari Menteri Kehutanan RI. Hutan lindung mangrove yang dikonversi itu meliputi kawasan mangrove kelompok Pulau Seruat-Pulau Tiga seluas 250 hektar di Desa Dabung, Kecamatan Kubu, serta kawasan mangrove kelompok Simpang Cabau seluas 50 hektar di Desa Sepade, Kecamatan Kubu.
Kepala Dinas Kehutanan, Perkebunan, dan Pertambangan Kabupaten Kubu Raya Mohammad Sadik Azis, Rabu (23/7), menyatakan, proses konversi hutan lindung mangrove itu dipastikan tidak melalui prosedur yang benar sesuai Undang-undang No 41/1999 tentang Kehutanan, karena tidak ada pelepasan kawasan hutan dari Menhut. Sesuai Surat Keputusan Menhut No 259/kpts-II/2000, kawasan tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung.
"Kalau usaha tambak itu ada ijinnya, itu berarti ada pelanggaran pidana yang dilakukan pejabat pemberi ijin dan pemilik tambak. Kalau tidak ada ijinnya, itu berarti terjadi perambahan di kawasan hutan lindung dan pelaku perambahan bisa dikenai sanksi pidana. Dalam hal perambahan, pejabat yang melakukan pembiaran juga bisa dikenai sanksi pidana," kata Sadik.
Pihaknya hingga kini masih menelusuri ada tidaknya ijin usaha tambak di hutan lindung mangrove itu ke Pemerintah Kabupaten Pontianak. Hal ini mengingat proses konversi berlangsung sejak wilayah Kubu Raya masih berada di bawah Kabupaten Pontianak. Sementara Kabupaten Kubu Raya belum ada setahun resmi dimekarkan dari Kabupaten Pontianak.
LAYANAN BERITA SMS 9858 XL, TELKOMSEL, INDOSAT, FLEXI, FREN & THREE |
||
Layanan |
Langganan |
Berhenti |
| Berita Politik | REG POL | UNREG POL |
| Berita Metropolitan | REG METRO | UNREG METRO |
| Berita Breaking News | REG BN | UNREG BN |
| Berita Internasional | REG INT | UNREG INT |
| Berita Ekonomi/Bisnis | REG BIS | UNREG BIS |
