JAKARTA, KAMIS - Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) mendesak Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Aburizal Bakrie melindungi hak-hak korban lumpur Lapindo yang sudah terabaikan dua tahun ini.

Hal itu dikatakan Kepala Departemen Advokasi dan Jaringan Eksekutif WALHI M Teguh Surya saat menggelar aksi demonstrasi teatrikal di depan kantor Menko Kesra, Rabu (23/7), untuk memperingati Hari Anak Nasional. "Sepertinya ada konspirasi jahat antara Lapindo, Menko Kesra dan Presiden yang sengaja membiarkan hak-hak korban lumpur terus diabaikan. Aburizal tak menjalankan tugasnya untuk melindungi hak-hak korban justru sekarang sedang menggelar pesta besar untuk pernikahan keluarganya dengan dana miliaran," ucap Teguh.

Ia menegaskan Presiden juga tak bertindak tegas dalam kasus ini dan terkesan mengulur-ulur waktu. "Korban saat ini sedang menunggu ganti rugi setelah sertifikat tanah mereka diserahkan ke Lapindo, tapi dana ganti rugi belum juga turun. Perilaku seperti itu apa tetap dibiarkan begitu saja, mau jadi apa negeri ini," ungkapnya.

Teguh menambahkan keberadaan Aburizal Bakrie sebagai pemilik Group Bakrie dan salah satu pemegang saham Lapindo Brantas tetap mempengaruhi kebijakan pemerintahan SBY-Kalla dalam pembiaran hak-hak korban Lapindo.

Teguh mengatakan WALHI melihat ada upaya sistematis dari aparat peradilan dan pemerintah untuk melindungi Lapindo Brantas. "Kejaksaan menyatakan pandangan ahli yang berbeda tentang penyebab semburan sehingga menggagalkan proses hukum dilanjutkan ke pengadilan. Ini yang sedang kita desak, selain upaya pengajuan gugatan ke PN Jaksel dan PN Jakpus," tuturnya.

"Hingga Juli 2008 telah timbul 94 semburan yang mengakibatkan pemukiman yang hancur bertambah luas karena penurunan tanah. Yang paling berbahaya semburan gas metan muncul di tengah permukiman warga dan dilaporkan sudah ada beberapa warga yang meninggal karena pengaruh zat-zat tersebut," jelas Teguh.

Pemerintah sudah melihat fakta penderitaan para korban seperti itu, dikatakannya, tapi masih tak mengambil langkah konkret untuk mengatasi. "Siapa lagi yang bisa diharapkan rakyat, kalau bukan pemerintah," ujarnya (MYS)

• Berita Terkini
• Terpopuler