Laporan wartawan Kompas Suhartono
JAKARTA, SABTU- Wakil Presiden Jusuf Kalla akan minta Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit total utang PDAM yang akan diputihkan oleh Departemen Keuangan. Audit tersebut dilakukan ujntuk menghindari berbagai penyimpangan, termasuk dugaan penggelembungan angka nilai utang atas bunga dan denda.
"Kita akan minta BPKP untuk mengauditnya, karena tidak mungkin bisa terjadi penyimpangan speeti mark up dalam nilai utang. Karena utang itu sudah tercatat di Departemen Keuangan semua. Akan tetapi memag akan kita awasi secara ketat," tandas Wapres Kalla ketika menjawab pers saat memberikan keterangan seusai meninjau sejumlah infrastukut pagi ini.
Sebelumnya, Wapres menegaskan bahwa tidak mungkin ada penggelembungan, Padahal, sebuah LSM sempat melaporkan dugaan mark up ketika Wapres Kalla melakukan peninjauan ke PDAM Tirta Kertaraharja Tangerang Sabtu pagi ini. Dugaan mark up itu disebutkan senilai Rp 300 juta dari nilai utang yang sebenarnya.
Lebij jauh Wapres menyatakan, pemerintah dalam waktu lima tahun ini meminta peningkatan sambungan langsung pelanggan PDAM sebanyak 10 juta sambungan. Kebutuhan dananya mencapai sekuitar Rp 80 triliun.
"Skemanya melalui pembiayaan PDAM dan pinjaman perbankan nasional. Skema pinjaman PDAM mekanismenya berasal dari utang PDAM yang diputihkan. Denda dan bunganya untuk pembiayaan kembali jaringan da kapasitas produksi PDAM," kata Wapres.
Adapun terhadap utang pokok PDAM, pemerintah tidak akan memutihkan, melainkan memperpanjang jangka waktu pembayaran utangnyua.
LAYANAN BERITA SMS 9858 XL, TELKOMSEL, INDOSAT, FLEXI, FREN & THREE |
||
Layanan |
Langganan |
Berhenti |
| Berita Politik | REG POL | UNREG POL |
| Berita Metropolitan | REG METRO | UNREG METRO |
| Berita Breaking News | REG BN | UNREG BN |
| Berita Internasional | REG INT | UNREG INT |
| Berita Ekonomi/Bisnis | REG BIS | UNREG BIS |
