Padang, Kompas - Ketua Pengurus Daerah Ikatan Ahli Geologi Indonesia Sumatera Barat Ade Edward, Jumat (4/7), mengatakan, rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga uap akan menimbulkan berbagai masalah.
Selain masalah lingkungan, sejumlah tempat yang akan didirikan sebagai pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) terbukti tidak layak secara ekonomis. Dia mencontohkan rencana pembangunan PLTU Teluk Sirih, Kota Padang, yang jauh dari sumber batu bara.
”Kalau batu bara diambil dari Bukit Asam di Sumatera Selatan yang jaraknya lebih dari 100 kilometer, dibutuhkan ongkos angkut sekitar Rp 150.000 per ton dan akan terjadi penggunaan bahan bakar minyak untuk truk atau kereta api pengangkut batu bara. Selain itu, jalan yang dilewati truk juga akan lebih pendek usianya sehingga menjadi beban pemerintah untuk perbaikan jalan. Harga listrik dari PLTU akan lebih mahal 50 persen dari harga sekarang,” kata Ade.
Sementara untuk mendapatkan energi listrik yang besar dari PLTA, tiap pembangkit perlu dilengkapi dengan bendungan. Air yang sudah digunakan untuk menggerakkan turbin pembangkit bisa dimanfaatkan kembali untuk berbagai kebutuhan masyarakat, seperti pengairan.
Tentang kemungkinan pengurangan debit air saat musim kemarau, Ade mengatakan, masalah itu harus jadi pertimbangan awal dalam pembangunan PLTA untuk menentukan debit minimal yang bisa menggerakkan turbin.
Pemakaian PLTA, menurut Ade, akan mengurangi beban biaya listrik. Apalagi, air berasal langsung dari alam sehingga tidak perlu mengeluarkan dana lagi. Sejauh ini, Sumatera Barat mempunyai sejumlah PLTA. (ART)
LAYANAN BERITA SMS 9858 XL, TELKOMSEL, INDOSAT, FLEXI, FREN & THREE |
||
Layanan |
Langganan |
Berhenti |
| Berita Politik | REG POL | UNREG POL |
| Berita Metropolitan | REG METRO | UNREG METRO |
| Berita Breaking News | REG BN | UNREG BN |
| Berita Internasional | REG INT | UNREG INT |
| Berita Ekonomi/Bisnis | REG BIS | UNREG BIS |
