Langkat, Kompas - Kelangkaan pupuk telah mendorong pemerintah untuk membuat alternatif yaitu pupuk organik. Akan tetapi, petani belum terbiasa dengan pembuatan pupuk organik. Petani menyarankan sebaiknya pemerintah menjamin pasokan pupuk sehingga mereka mudah mendapatkannya.
John Sembiring (50), petani di Dusun I, Desa Tanjung Jati, Kabupaten Langkat, Jumat (4/7), mengatakan, pupuk sulit diperoleh dalam tiga bulan terakhir.
John, yang punya lahan 2 hektar (ha) untuk jagung dan 3 ha untuk padi tersebut, mengatakan, petani lama-lama bisa demonstrasi jika kelangkaan pupuk terus terjadi.
”Pemerintah aneh, ada program penanaman jagung dan swasembada beras tetapi pupuk tidak disediakan,” tutur John.
Menurut Jumari (30), penyalur pupuk di Simpang Gumit, Binjai, yang ditemui di Toko Pupuk Subur Tani di Jalan A Yani, Binjai, petani sekarang harus menyerahkan fotokopi KTP untuk mendapat pupuk bersubsidi. Jatah pupuk yang diberikan hanya 80 kilogram (kg) per hektar lahan.
Padahal untuk hasil yang baik, kata Jumari, 1 ha lahan padi membutuhkan 250 kg pupuk.
”Petani juga tidak mau serahkan KTP karena takut fotokopi KTP itu disalahgunakan,” kata Jumari. Lama-kelamaan, kata Jumari, banyak petani yang enggan menanam padi. Mereka kini sudah beralih menanam sawit.
John dan Jumari mengusulkan pemerintah menghapuskan subsidi pupuk. Lebih baik pupuk mahal, tetapi barangnya ada. ”Dengan harga paling tinggi Rp 120.000 per goni, petani masih mampu membeli,” tutur Jumari.
Namun, banyak pihak sudah mulai menggunakan pupuk organik.
Menurut Kepala Seksi Penyiapan Paket Teknologi Dinas Pertanian Sumatera Utara Ayub Sulaiman, pemerintah sendiri memprogramkan penggunaan pupuk organik yang dibuat sendiri oleh petani pada tahun 2010.
Petani bisa membuat pupuk dari bahan sisa panen padi atau jagung yang dicacah kemudian disiram dekomposer. Setelah satu minggu, pupuk sudah bisa ditabur di lahan.
Pada sebaran pertama dibutuhkan 8 ton hingga 10 ton pupuk organik per hektar lahan untuk menetralisir tanah yang sudah terkontaminasi pupuk kimia.
Akan tetapi, pada kondisi normal, petani hanya membutuhkan 2 ton hingga 4 ton per hektar. ”Butuh waktu satu tahun untuk menetralisir tanah,” kata Ayub.
”Masalahnya adalah sulit mengubah perilaku petani dan kebiasaan yang sudah bertahun- tahun,” kata Ayub. Akan tetapi, pihaknya mengaku sudah banyak melakukan sosialisasi.
Meskipun produksi mulai merosot, pasokan beras di kilang padi dan pedagang beras hasil panen raya sebelumnya masih melimpah.
Pemilik kilang padi, Amat, di Jalan Binjai mengatakan harga beras stabil. Harga beras IR-64 Rp 5.500 per kg dan beras jenis Kuku Balam Rp 5.700 per kg. Sementara, harga gabah kering panen (GKP) antara Rp 2.700 hingga Rp 2.800 per kg dan gabah kering giling (GKG) Rp 3.400 hingga Rp 3.500 per kg.
Di kilang tersebut, gudang dipenuhi tumpukan karung beras dan gabah. (WSI)
LAYANAN BERITA SMS 9858 XL, TELKOMSEL, INDOSAT, FLEXI, FREN & THREE |
||
Layanan |
Langganan |
Berhenti |
| Berita Politik | REG POL | UNREG POL |
| Berita Metropolitan | REG METRO | UNREG METRO |
| Berita Breaking News | REG BN | UNREG BN |
| Berita Internasional | REG INT | UNREG INT |
| Berita Ekonomi/Bisnis | REG BIS | UNREG BIS |
