Jaksa Agung Bantah Ada Skenario Lindungi Ayin
Ilustrasi
Kamis, 12 Juni 2008 | 21:14 WIB

JAKARTA, KAMIS - Jaksa Agung Hendarman Supandji menyatakan enggan berspekulasi terlebih dahulu terkait terungkapnya percakapan antara Artalyta Suryani alias Ayin dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Untung Udji Santoso di sidang Pengadilan Tipikor, Rabu (11/6) kemarin. Jaksa Agung berkilah, apa yang terungkap baru satu sisi saja.

"Ini kan belum selesai, jajaran pengawasan kan, juga belum selesai mendindaklanjuti itu (hubungan Artalyta dengan Urip Tri Gunawan). Pada saat jajaran pengawasan melakukan pemeriksaan, hanya kepada Urip saja. Sementara kepada Artalyta, sampai saat ini belum dilakukan dan belum diijinkan oleh KPK," kata Hendarman Supandji kepada wartawan, Kamis (12/6), di usai melakukan rapat kerja dengan Komisi VIII DPR.

Ia mengakui, persidangan Artalyta sekarang ini banyak hal-hal yang berkembang yang tentu saja, Kejaksaan Agung tidak tinggal diam begitu saja. Kejaksaan Agung, katanya, akan mencari apakah ada tindak pidan lain terkait dugaan kasus suap Artalyta terhadap Jaksa Urip Tri Gunawan.

"Nah, sekarang sidangnya belum selesai masih berlanjut. Saksi belum didengar semuanya dan pak Kiemas juga akan didengar juga keterangannnya. Salim juga akan didengar sampai dijauh mana keterkaitannya dengan kasus ini," tegas Hendarman.

Tegas dikatakan Jaksa Agung, institusinya tidak pernah membuat skenario untuk melindungi Artalyta agar tidak ditangkap oleh KKP. Ia menjelaskan, pada saat Jaksa Urip Tri Gunawan ditangkap, Artalyta tidak ikut tertangkap. Namun, setelah ditunggu selama dua jam, barulah KPK menangkap Artalyta.

"Sejak awal kasus ini terungkap, saya sejak awal ditampar. Sejak awal saya tetap berkomitmen akan terus mendindaklanjiti kasus ini sesuai dengan ketentuan dan peraturan  yang ada, saya harus ada di dalam koridor itu dan tidak ada skenario apapun," tandas Hendarman.

Jamintel Wisnu Subroto saat ditemui, enggan berkomentar banyak atas terungkapkan percakapan antara Artalyta dengan  Jamdatun Untung Udji Santoso. Kejaksaan Agung, diakuinya tidak mengetahui ada kedekatan antara keduanya sebelum kasus suap Jaksa Urip Tri Gunawan terungkap.

"Saya tidak mengerti karena saya tidak menangani kasusnya. Saya kenal Urip saja tidak. Anak buah saja bukan. Yang menangani kasus ini kan Jampidsus," tandasnya.

Jaksa Agung menjelaskan kembali, terkait dengan terungkapnya rekaman antara  Kiemas Yahya Rahman saat menjabat Jampidsus dengan Artalyta Suryani.  Hendarman mengakui, sebelum percakapan itu terungkap di peradialan, ia sudah meminta klarifikasi terlebih dahulu dengan Kiemas Yahya Rahman. Pasalnya, percakapan itu menjadi isu yang berkembang di internal Kejaksaan Agung. 

"Dan sampai sejauh ini, masih sesuai. Tapi memang, ada yang tidak dia (Kiemas) tidak sampaikan.  Seperti Joker itu. Saya kan belum tahu. Tapi Pak Kemas berjanji akan melakukan klarifikasi soal ini. Dan saya mengakui, kasus Urip ini memang ada kaitannya dengan BLBI. Akan tetapi, saya belum tahu apakah yang kasus Rp 6 miliar itu ada kaitannya dengan penghentian atau tidak," jelas Hendarman. (Persda Network/yat)



Sumber : Persda Network
Nilai 3.88 A A A
Ada 11 Komentar Untuk Artikel Ini. Posting komentar Anda
yuli @ Selasa, 17 Juni 2008 | 16:10 WIB
Jelas saja ada hubungannya antara penghentian kasus BLBI dengan uang suap Rp6 miliar itu. Juga jelas,kalau Urip nggak makan uang Rp6 miliar itu sendirian. Ayo KPK, usut kasus ini sampai tuntas.
indri @ Senin, 16 Juni 2008 | 11:35 WIB
Semoga tuhan memberi umur panjang bagi orang-orang yang korup, semoga masih banyak makan uang rakyat lagi, dan perutnya tambah besar.
chack @ Senin, 16 Juni 2008 | 10:14 WIB
Pak SBY..pecat/ganti jaksa agung dan petinggi di kejaksaan agung semuanya sdh kotor dan koruptor, ,bagaimana jadinya negeri ini kalau penegak hukumnya sdk koruptor, hukum seberat2nya bila perlu hukum mati biar jera.
wombat @ Sabtu, 14 Juni 2008 | 05:17 WIB
kalau SBY benar2 mau memberantas korupsi kenapa jaksa agungnya tidak diganti saja? dan semua pejabat kejaksan yang terlibat korupsi di berhentikan saja dan diganti dengan pejabat yang jujur (apa masih ada ya?? anggota DPR saja bisa disuap)
Budi @ Jumat, 13 Juni 2008 | 15:52 WIB
Tiap hari beritanya tentang korupsi. NKRI mau jd apa, kalau semua pejabatnya sebagian besar tidak jujur
Posting komentar anda
Nama
Email
Komentar
Security Code
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.
Dalam rangka peringatan HUT Proklamasi RI yang ke 63, Presiden Yudhoyono memberikan penghargaan...
Kompas Mobile1
LAYANAN BERITA SMS 9858
XL, TELKOMSEL, INDOSAT, FLEXI, FREN & THREE
Layanan
Langganan
Berhenti
Berita Politik REG POL UNREG POL
Berita Metropolitan REG METRO UNREG METRO
Berita Breaking News REG BN UNREG BN
Berita Internasional REG INT UNREG INT
Berita Ekonomi/Bisnis REG BIS UNREG BIS
 

Surat Kabar
Majalah dan Tabloid
Penerbit
Media Elektronik
Industri dan Lain-lain
Hotel & Resort