SEMARANG, JUMAT - Indonesia perlu mengubah konsep pangan yang menyatakan beras sebagai satu-satunya makanan utama. Konsep pangan semacam itu dinilai menjadi sumber terpuruknya nasib petani, dan hilangnya ragam pangan lain yang pernah eksis di Indonesia. Padahal keragaman jenis bahan pangan itu bisa mengindari adanya krisis pangan.

Hal itu disampaikan staf pengajar Fisipol UGM, Susetiawan dalam seminar Jurnal Renai ke-12 bertema, Jerat Krisis Pangan: Perubahan Iklim, Krisis Energi dan Kerusakan Lahan, Jumat (6/6) di Kampoeng Percik, Kota Salatiga.

Menurut dia, dengan konsep yang berlaku, pemerintah menganggap beras akan menciptakan stabilitas politik. Karena itu, pemerintah berupaya menyediakan beras yang cukup dan murah bagi masyarakat. "Konsep itu menjadi dasar legitimasi untuk mengimpor beras, agar stok beras cukup," katanya.

Untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah mengatur tata niaga beras sedemikian rupa. Menurut dia, impor beras dan sistem tata niaga beras itu merugikan petani karena mereka tidak pernah bisa menjual hasil panennya dengan harga yang menguntungkan.

Selain itu, pemerintah terjebak untuk menetapkan standar kemakmuran berdasarkan tingkat konsumsi beras per hari. "Pengembangan jenis makanan lain seperti jagung, sagu dan umbi-umbian terlupakan. Kalau konsep pangan berubah, krisis pangan bisa diatasi karena fokus pemerintah bukan hanya pada beras," tambahnya.

CEO Garuda Food, Sudhamek AWS mengatakan, ancaman krisis pangan di Indonesia hanya bisa diatasi jika pemerintah mau mengambil peran yang lebih optimal untuk mendorong dan meningkatkan taraf hidup petani. Petani akan bisa meningkatkan produktivitasnya jika penghasilannya dari sektor pertanian mencukupi.

Menurut dia, pemerintah perlu mendorong kerja sama antara petani dengan pengusaha. Selain itu, ketersediaan pupuk, infrastruktur dan ketersediaan lahan juga harus dijamin. "Pemerintah bukan hanya regulator dan fasilitator, tapi juga harus menjadi akselerator," katanya. (A09)  

• Berita Terkini
• Terpopuler