
BANDUNG, SENIN - PT Pos Indonesia telah siap mendistribusikan kupon bantuan langsung tunai atau BLT ke enam kota, yaitu Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, Makasar, dan Semarang. Jumlah total penerima BLT di enam kota tersebut sebanyak 599.297 rumah tangga sasaran atau RTS.
Demikian diungkapkan Manager Komunikasi Perusahaan PT Pos Indonesia R Joesman Kartaprawira, Selasa (13/5) di Bandung. Menurut Joesman, jumlah rincian RTS penerima BLT antara lain Kota Medan sebanyak 83.525 RTS, Jakarta 157.515 RTS, Bandung 84.287 RTS, Semarang 82.665 RTS, Surabaya 121.145 RTS, dan Makasar sejumlah 70.160 RTS.
Data ini berdasarkan laporan Badan Pusat Statististik Pusat (BPS) dan kami sudah mencetak seluruh kupon untuk enam kota itu. "Kami tinggal menunggu keputusan Departemen Sosial untuk mendistribusikan, " kata Joesman.
Menurut Joesman, pendistribusian kupon dilakukan dengan menyebarkan kupon ke seluruh kantor pos di enam kota yang ditunjuk. Selanjutnya, petugas kantor pos menyerahkan kupon kepada Kelurahan dan kemudian diteruskan ke RW dan RT setempat.
Pembagian BLT akan berlangsung selama tujuh bulan dengan rincian pembagian tahap pertama antara bulan Juli hingga Agustus sebesar Rp 300.000 dan tahap kedua antara bulan September hingga Desember sebesar Rp 400.000. "Penentuan tempat pembayaran BLT akan diserahkan pada kebijakan kepala kantor pos di wilayah masing-masing, " ujar Joesman.
Dalam pendistribusian BLT, PT Pos Indonesia berkoordinasi dengan Departemen Dalam Negeri, Departemen Komunikasi dan Informasi, Kepolisian Republik Indonesia, dan Badan Pusat Statistik. Menurut Joesman, keterlibatan berbagai institusi diperlukan untuk proses sosialisasi, pendistribusian, serta pembayaran BLT.
Data belum berubah
Joesman menambahkan, pemerintah sebenarnya mengalokasikan subsidi pembagian BLT kepada sekitar 19,1 juta RTS yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun, pembagian BLT dilakukan secara bertahap dengan pembagian pertama pada enam kota dan akan disusul empat kota lain, yaitu Palembang, Yogyakarta, Kupang, dan Banjarmasin. Pembagian ini akan terus berlangsung hingga mencapai 19,1 juta RTS yang berada di beberapa daerah di Indonesia, tambahnya.
Berdasarkan pemantauan Kompas, data RTS di Kota Bandung yang akan menerima BLT tahun ini masih sama dengan data rekapitulasi keluarga miskin Kota Bandung tahun 2005 sebanyak 84.287 rumah tangga miskin. Jumlah penerima BLT di Kota Makasar juga masih tetap sama dengan data penerima BLT tahun lalu sejumlah 70.160 (Kompas, 13/5).
Ditemui terpisah, Kepala BPS Jawa B arat Lukman Ismail menolak memberikan komentar mengenai ketersedian data rakyat miskin dan prasejahtera tahun 2007/2008 dan 2008/2009.
Lukm an mengatakan, kini BPS Jabar tengah mengadakan rapat pimpinan dengan seluruh kepala BPS kabupaten/Kota se-Jawa B arat untuk mempersiapkan data raky at miskin dan pra-sejahtera.
"Saya akan umumkan hasil rapat dan data yang akurat tentang rakyat miskin itu pada Kamis (15/5) mendatang. Ini termasuk data mengenai laju pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan pengangguran di Jabar," ujar Lukman .
Menanggapi pemberian BLT plus, Wakil Ketua DPRD Jabar Achmad Rukyat mengatakan, bantuan ini tidak tepat sasaran dan tepat guna. Pasalnya, data BPS yang dijadikan dasar pemberian sering kali meleset dari sasaran penerima.
Seharusnya pemerintahan SBY JK dapat memberikan solusi lain yang lebih membangun rakyat, bukan seperti diberi ikan tetapi diberi kailnya," kata Achmad .
Achmad mengatakan, pemerintah bisa saja mengalihkan alokasi dana Rp 14 triliun yang digunakan untuk BLT plus dialihkan menjadi program padat karya seperti penanaman padi atau pengadaan usaha kecil menengah bagi masyarakat. "Hasilnya pasti akan lebih besa r dan bermanfaat, karena itu program jangka panjang," tutur Achmad.
(A01/A15)
LAYANAN BERITA SMS 9858 XL, TELKOMSEL, INDOSAT, FLEXI, FREN & THREE |
||
Layanan |
Langganan |
Berhenti |
| Berita Politik | REG POL | UNREG POL |
| Berita Metropolitan | REG METRO | UNREG METRO |
| Berita Breaking News | REG BN | UNREG BN |
| Berita Internasional | REG INT | UNREG INT |
| Berita Ekonomi/Bisnis | REG BIS | UNREG BIS |