Surakarta Resmi Jadi Kota Lengkap, Ini Sederet Keuntungannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah Kota Lengkap di Indonesia kembali bertambah. Pasalnya Surakarta telah resmi menjadi Kota Lengkap kelima di Indonesia.

Hal itu dideklarasikan Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto pada Rabu (10/05/2023), didampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka.

Hadi Tjahjanto mengungkapkan sederet keuntungan suatu daerah yang telah menjadi Kota Lengkap. Dengan Kota Lengkap masyarakat sudah memiliki hak atas tanah dan hak ekonomi.

"Sertifikat memiliki (nilai) ekonomi tinggi, bisa di-Hak Tanggungan kan, ini adalah keuntungan pertama," ujarnya dalam keterangan resmi.

Baca juga: Juni 2023, Jakarta Bakal Jadi Kota Lengkap

Keuntungan kedua Kota Lengkap yakni dapat meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan. Tak hanya itu, Kota Lengkap juga dapat menutup ruang gerak bagi oknum mafia tanah.

"Masyarakat tidak lagi disibukkan karena konflik atau sengketa tumpang tindih. Ruang gerak mafia tanah sudah tidak ada karena biasanya mafia tanah mainnya di wilayah abu-abu, sekarang sudah tidak bisa karena sudah terdaftar semuanya," terangnya.

Keuntungan selanjutnya menurut Menteri ATR/Kepala BPN, yaitu memberikan kepastian hukum bagi para investor.

Ia menilai, Kota Lengkap juga dapat mempermudah transformasi digital atau penerapan sistem elektronik dalam rangka memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

"Investor datang pun tenang karena memiliki data yang lengkap dan kepastian hukum untuk bisa berinvestasi di Surakarta," tandasnya.

Keuntungan tersebut juga diakui oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Menurutnya, database yang dihasilkan dari Kota Lengkap memiliki akses yang sangat luas, terlebih bagi program pemerintah.

"Tidak hanya bisa mengetahui aset. Ternyata, dengan satu data ini saja kalau betul-betul bisa jadi satu data pertanahan Indonesia bisa mengurai banyak sekali (permasalahan) termasuk ketika pemerintah ingin menggunakan dengan membaca data itu," tukas Ganjar.

Sebagai informasi, dalam kesempatan yang sama juga dilakukan penyerahan sertifikat tanah bagi aset pemerintah. Sertifikat yang diserahkan antara lain bagi Pemerintah Kota Surakarta sebanyak 302 sertipikat dan 1 sertipikat untuk Kepolisian Republik Indonesia.