Tolak "One Way" dan "Contraflow" Situasional, KNKT Punya Alasan

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah Badan usaha jalan tol (BUJT), termasuk PT Jasa Marga (Persero) Tbk, akan memberlakukan sistem one way dan contraflow di jalan tol yang dikelolanya secara situasional.

Rekayasa lalu lintas itu akan diterapkan untuk merespons jika terjadi perubahan signifikan jumlah kendaraan, baik saat arus mudik maupun balik pada Lebaran 2023.

Adapun pemberlakuannya sesuai dengan diskresi kepolisian, dalam hal ini Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.

Corporate Communication and Community Development Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk Lisye Octaviana mengatakan, pihaknya melakukan diskusi beberapa kali dengan Korlantas dan Kementerian Perhubungan terkait penerapan one way dan contraflow.

Baca juga: Sambut Mudik Lebaran, Tol Japek Diperlebar Jadi 4 Lajur

Selain itu, koordinasi juga dilakukan bersama pemerintah daerah setempat di mana jalan tol itu berada untuk mengetahui sejauh mana kesiapan jalan arteri untuk masuk keluarnya kendaraan, dari dan menuju jalan tol.

“Kalaupun lonjakannya lebih tinggi, kami juga sudah koordinasi dengan Korlantas dan pemda setempat untuk memastikan akses-akses jalan nasionalnya siap menampung. Akan diatur arus keluar masuknya,” kata Lisye dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (11/4/2023) di Karawang, Jawa Barat.

Dia menambahkan, koordinasi itu harus dilakukan untuk mengantisipasi agar jangan sampai ada kendaraan yang terjebak di jalan tol ataupun jalan arteri.

Jasa Marga juga sudah memperkirakan mengenai waktu terjadinya lonjakan jumlah kendaraan saat arus mudik dan balik pada Lebaran tahun ini.

“Sudah ada perhitungan prediksi puncaknya. Makanya dikeluarkan surat keputusan bersama (SKB) dan ada jadwalnya yang bisa disosialisasikan lebih awal untuk membantu masyarakat mengatur perjalanannya,” jelas Lisye.

Baca juga: Jalan Tol Japek II Selatan Siap Dibuka, Layani Arus Balik Lebaran 2023

Dia mengaku optimistis sistem one way dan contraflow bisa diterapkan sesuai prediksi perhitungan jumlah kendaraan pada waktu tertentu.

Sebagai gambaran, menurut dia, persiapan untuk memberlakukan one way dan contraflow butuh waktu sekitar dua jam, bahkan mungkin akan lebih lama waktunya untuk one way.

Bila hal itu terjadi, para pihak yang terlibat akan berkoordinasi dan segera menyosialisasikannya kepada masyarakat melalui berbagai cara komunikasi publik.

“Kalaupun sampai itu (one way dan contraflow) terjadi, kami antar-instansi akan sama-sama dapat informasi lebih awal, lalu disosialisasikan melalui kanal-kanal informasi. Kami cukup intens berkomunikasi dengan media massa, melalui aplikasi, media sosial, dan lain-lain,” tambahnya.

KNKT tolak penerapan situasional

Merespons rencana penerapan secara situasional itu, Ketua Subkomite LLAJ Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Ahmad Wildan mengatakan, seharusnya one way dan contraflow tidak boleh diberlakukan bergantung dari situasi di lapangan.

Dia menegaskan, pemerintah dan pengelola jalan tol harus menghindari pengambilan keputusan secara situasional, apa pun istilahnya dan siapa pun yang mengambil keputusan.