[POPULER PROPERTI] Jasa Marga Respons Soal Mobil Damkar Tak Boleh Masuk Tol Jatiwarna

JAKARTA, KOMPAS.com - Media sosial Instagram sempat dihebohkan dengan adanya video kendaraan Pemadam Kebakaran (Damkar) yang dipersulit saat hendak masuk dan melintasi Tol Jatiwarna Kota Bekasi, Senin (20/3/2023).

Video ini sebagaimana tersaji dalam unggahan akun Instagram @net2netnews. Selasa (21/3/2023).

Video berdurasi 54 detik itu memotret situasi anggota Damkar yang bersitegang dengan petugas yang berjaga di Gerbang Tol (GT) Jatiwarna.

Menanggapi video tersebut, PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui Marcomm Dept Jasamarga Metropolitan menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi terkait petugas customer service yang diduga menghambat perjalanan Rescue Damkar di GT tersebut.

Artikel ini menjadi terpopuler dalam kanal Properti Kompas.com, Rabu (22/3/2023).

Lantas, apa solusi Jasa Marga terkait hal tersebut? Jawabannya ada di sini Video Viral Mobil Damkar Tak Boleh Masuk Tol Jatiwarna, Ini Respons Jasa Marga

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan alasan Multi-Lane Free Flow (MLFF) atau sistem transaksi tol non-tunai nirsentuh belum diterapkan saat mudik Lebaran 2023 nanti.

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah, jika sistem terbaru itu diterapkan pada masa mudik Lebaran, maka akan menimbulkan masalah baru.

"Sistem yang baru itu kalau kami coba dengan situasi yang sempurna, malah bikin masalah baru. Karena, perubahan itu, kan enggak bisa, makanya kami uji coba dalam situasi terbatas dulu," jelas Zainal di Jakarta, Senin (20/3/2023).

Lantas, sudah sejauh mana persiapan Kementerian PUPR terkait penerapan uji coba perdana MLFF Juni mendatang?

Selengkapnya bisa Anda dapatkan melalui tautan ini Pemerintah Tolak Terapkan MLFF di Tol saat Mudik, Ini Alasannya

Sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi mengumumkan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur, sejumlah pembangunan infrastruktur telah dimulai.

Pembangunan tersebut di antaranya Istana Negara, rumah tapak jabatan menteri, dan beberapa gedung kantor kementerian.

Pemindahan IKN seperti disampaikan Jokowi untuk mengurangi beban Jakarta dan Pulau Jawa, khususnya dalam hal kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah dan polusi udara dan air.

Melihat alasan tersebut, Pemerintah jangan sampai mengulang kesalahan yang sama dalam rencana dan implementasi pembangunan di Jakarta sejauh ini.

Lalu, bagaimana tindakan yang harus dilakukan Pemerintah?

Ulasannya ada di artikel ini Jangan Ulangi Kesalahan di Jakarta dalam Bangun IKN Nusantara