APBN Hanya Bisa Biayai 37 Persen Kebutuhan Infrastruktur Air di Indonesia

JAKARTA,KOMPAS.com - Air merupakan salah satu kebutuhan dasar yang paling krusial untuk menunjang seluruh aktivitas kehidupan.

Penyaluran air bersih hingga sampai ke masyarakat juga harus didukung dengan pembangunan infrastruktur yang memadai.

Namun demikian, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna mengatakan saat ini kekuatan APBN hanya mampu memenuhi 37 persen kebutuhan dana infrastruktur air yang ada di Indonesia.

Menurutnya, infrastruktur sektor air saat ini masih sangat bergantung pada APBN. Terlebih masih ada tantangan dalam mendapatkan pendanaan dari sektor swasta.

Baca juga: Tahun Ini, 1.063 Desa Jadi Sasaran Pembangunan Akses Air Minum

"APBN hanya bisa menampung hingga 37 persen dari kebutuhan dana infrastruktur air, sehingga kalau kita mau mengejar target Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2030, kita harus bisa mengundang pihak swasta,” Jelas Herry dalam acara workshop “Blended Finance for Water Sector” di Institut Teknologi Bandung (ITB), Senin (20/3/2023).

Herry mengatakan perlu dibuat skema pembiayaan yang sedemikian rupa sehingga terjangkau bagi masyarakat namun tetap menarik bagi swasta.

Untuk mencapai akses air minum yang aman, adil, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat pada 2030, Herry menegakan nilai investasi tambahan yang dibutuhkan sekitar 1,7 Triliun Dolar AS atau setara dengan Rp 26.105 triliun.

Jumlah dana tersebut besarnya tiga kali lipat dari tingkat investasi saat ini. Karena itu, dibutuhkan mekanisme financing delivery yang tepat untuk sektor air. Salah satunya yaitu blended finance.

Sementara itu, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Kementerian PUPR, Meike Kencanawulan Martawidjaja menjelaskan, blended finance memungkinkan akses terbuka ke basis investor yang lebih luas dan memungkinkan dukungan untuk infrastruktur di Indonesia.

Baca juga: Tiru Korsel, Basuki Ingin Sistem Air Bersih di IKN Pakai Metode Ozon

“Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengintegrasikan bantuan teknis dengan pembiayaan, meminimalkan risiko, meningkatkan likuiditas, membangun aset berkualitas yang selaras dengan SDGs, dan mengintegrasikan pihak publik dan swasta,” jelas Meike.

Workshop ini terselenggara atas kerja sama Kementerian PUPR dengan ITB ini adalah bagian dari rangkaian Side Event Tema Water Innovative Finance dalam rangka World Water Forum ke-10 di Bali pada 18-24 Mei 2024 mendatang.

Turut hadir dalam acara Workshop, Rektor ITB Prof. Reini Djuhraeni Wirahadikusumah, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja, Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Muhammad Wahid Sutopo, CEO PT Moya Indonesia Irwan Dinata.

Kemudian, Head Upstream and Advisory INR Asia Pacific Department of International Finance Corporation Victoria Delmon, Executive Director Deals and Strategy Deloitte Pius Chong, serta Ketua Pusat Studi Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Universitas Katolik Parahyangan Prof. Andreas Wibowo.