Tahun 2023, 422 Kilometer Jalan Perbatasan Bakal Dibangun

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga bakal membangun jalan perbatasan sepanjang 422,35 kilometer pada tahun 2023.

Dilansir dari laman resmi Kementerian PUPR, Senin (20/2/2023), salah satunya adalah akses jalan perbatasan menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yatetkun di Papua.

Selain itu, juga melakukan peningkatan kapasitas dan preservasi jalan sepanjang 3.538,36 kilometer, di antaranya Ruas Mensalong–Simpang Tiga Apas di Kalimantan Utara.

Sementara hingga tahun 2024, pembangunan jalan perbatasan ditargetkan bisa mencapai 3.770 kilometer.

Target kondisi konstruksi jalan perbatasan adalah perkerasan aspal sepanjang 1.717 kilometer, agregat 1.000 kilometer, tanah 434 kilometer, sehingga kemungkinan masih menyisakan 198 kilometer berupa hutan.

Pekerjaan pengaspalan diprioritaskan dilakukan di area yang sudah ada permukiman atau padat penduduk serta terdapat fasilitas umum seperti Puskesmas, pasar, sekolah, dan kantor pemerintahan.

Sedangkan penggunaan lapisan agregat digunakan di area yang masih butuh peningkatan lalu lintas harian-nya (LHR).

Di Pulau Kalimantan, jalan perbatasan membentang dari Kalimantan Timur sepanjang 2.084 kilometer, Kalimantan Utara sepanjang 970 kilometer, dan Kalimantan Barat sepanjang 813 kilometer.

Di Papua, Pemerintah membangun jalan paralel perbatasan dengan Papua Nugini sepanjang 1.098 kilometer, yakni ruas Jayapura-Yeti sepanjang 127 kilometer, Yeti-Oksibil sepanjang 302 kilometer, dan Oksibil-Merauke 668 kilometer.

Baca juga: KH Hasyim Asyari Ditabalkan Menjadi Nama Jalan di Kota Lubukpakam

"Untuk di Papua tahun ini Insya Allah lelang Jayapura-Wamena sepanjang 50 kilometer, ini dengan skema Availability Payment (AP)," kata Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian.

Di sisi lain, tantangan dalam pembangunan jalan perbatasan adalah kondisi alam yang masih berupa hutan, pegunungan, dan cuaca.

Ketersediaan material konstruksi juga terbatas dan akses lokasi pekerjaan yang sulit dijangkau, sehingga sulit mendatangkan logistik dan pekerja.

Kehadiran jalan perbatasan dan akses perbatasan tersebut diharapkan akan membuka keterisolasian wilayah yang sangat membantu masyarakat di kawasan perbatasan.

"Jaringan jalan perbatasan ini merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI dengan fungsi sebagai pertahanan dan keamanan negara dan mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.