Lebih Baik Mana, Bangun Jalan Tol atau Benahi Transportasi Publik?

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebutuhan akan penyediaan transportasi publik yang memadai kian penting dan terus disuarakan oleh masyarakat.

Hal ini salah satunya tercermin lewat keluhan banyak pengguna media sosial Twitter soal kemacetan yang semakin menjadi di kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung akibat membeludaknya jumlah kendaraan pribadi.

"Warga Semarang (& Jateng) masi bolehlah berbangga punya transportasi (massal) publik yg lebi baik dari Bandung (& Jabar). Padahal dulu kayaknya Semarang minder liat ide2 transportasi Bandung. Apalg APBD Semarang juga lebi kecil," ungkap pengguna Twitter @gumpxxxxx.

Sementara transportasi publik terkesan hanya sebagai anak tiri, apalagi ketika jalur khusus untuk bus umum, sebut saja Transjakarta, yang tetap harus berbagi dengan kendaraan pribadi pada jam-jam sibuk.

Atau kasus lain seperti padatnya penumpang Commuterline yang tak jarang mereka menyebut dirinya sendiri seperti "ikan pepes" ketika menggunakan transportasi publik ini pada jam sibuk.

Terlebih, Commuterline kerap berhenti menunggu pergantian kereta masuk stasiun.

"yg bilang "emg aja lo pada males" lo rasain naik Tj an**. sblm covid emg udah ngerasain macet, tp skrng gw ngerasa yg beralih ke tj makin banyak bikin desek2an ga** ot** mana makin macet jg. kek mo mam**s capenya," tulis pengguna Twitter @agapxxxxx dalam utas tentang ribuan orang menandatangani petisi untuk kembali work form home (WFH).

Baca juga: Mengintegrasikan Jakarta dalam Sebuah Peta

Belum lagi, Pemerintah yang terkesan lebih fokus untuk mendorong pemakaian kendaraan pribadi dengan percepatan pembangunan infrastruktur jalan tol hingga anggaran untuk kendaraan listrik yang lebih besar.

Sedangkan jaringan transportasi publik yang direpresentasikan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) misalnya, harus berjibaku untuk mendapatkan anggaran.

Mereka baru saja menandatangani kontrak Public Service Obligation (PSO) 2023 untuk Kereta Api (KA) Ekonomi Rp 2,5 triliun dan KA Perintis Rp 124 miliar.

Pada tahun 2022, KAI juga menandatangani PSO untuk KA Ekonomi Rp 3 triliun dan KA Perintis Rp 186,7 miliar.

Sedangkan untuk kendaraan listrik, Pemerintah malah menggelar karpet merah dengan menyiapkan dana lebih jumbo yakni Rp 5 triliun melalui skema insnetif, mengutip Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Nantinya insentif ini akan kita berikan dalam rupiah tertentu ini sedang kita bicarakan dengan bu Menteri Keuangan. Nilainya Rp 5 triliun," kata Airlangga saat konferensi pers virtual di Istana Merdeka melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jakarta, Rabu (21/12/2022).

Selain itu, Pemerintah juga menggenjot pembangunan jalan tol yang pada umumnya dilaksanakan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), disesuaikan dengan kelayakan dan risiko proyek.

Sebagi contoh proyek yang sedang berjalan, Jalan Tol IKN Segmen KKT Kariangau-Simpang Tempadung dengan nilai APBN Rp 1,9 triliun dan Jalan Tol IKN Segmen Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sebesar Rp 2,1 triliun.

Baca juga: Penumpang MRT Jakarta 19,7 Juta Orang Sepanjang Tahun 2022

Dan yang terbaru adalah Tol JORR Elevated yang dikerjakan oleh Jakarta Metro Expressway yang merupakan konsorsium bentukan PT Nusantara Infrastructure Tbk bersama PT Triputra Utama Selaras (TUS), PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) dan PT Acset Indonusa Tbk (ACST).

Tak tanggung-tanggung, nilai investasinya diperkirakan mencapai Rp 21,5 triliun untuk jalan bebas hambatan berbayar sepanjang 22 kilometer ini. Itu artinya, setiap kilometer bakal menelan dana sekitar Rp 1 triliun.

Di sisi lain, tak sedikit para pekerja yang terpaksa tetap menggunakan transportasi umum karena jarak rumah dengan tempat kerja yang jauh dan tidak mungkin ditempuh dengan kendaraan pribadi hingga alasan biaya perjalanan yang lebih murah.