Kelola Isu Strategis Jabodetabek-Punjur Butuh Kolaborasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penataan ruang Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi-Puncak, Cianjur (Jabodetabek-Punjur) menjadi salah satu pekerjaan yang tengah digarap oleh Pemerintah.

Setidaknya kawasan Jabodetabek-Punjur memiliki 7 isu strategis yang harus ditata dan diatasi permasalahannya.

Meliputi banjir, transportasi dan kemacetan, persampahan dan sanitasi, permukiman kumuh, pengembangan wilayah pesisir dan pantai utara, mitigasi bencana dan penataan kawasan hulu, serta penyediaan air baku dan air minum.

Terkait hal ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto selaku Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang (TKPR) Jabodetabek-Punjur mengatakan perlu adanya kolaborasi untuk mengatasi isu strategis di kawasan ini.

"Penyelesaian isu-isu strategis ini, akan sangat membutuhkan inovasi dan kolaborasi, serta memerlukan langkah sinergis dan orkestrasi yang mantap dalam kerangka TKPR Jabodetabek-Punjur," kata Hadi dalam Rapat Koordinasi TKPR Jabodetabek-Punjur, Rabu (7/12/2022).

Baca juga: Urgensi Keberadaan PMO di Kawasan Jabodetabek-Punjur

Oleh karena itu, dalam rapat koordinasi tersebut turut hadir pejabat Kementerian lain beserta Pemerintah Daerah (Pemda) di kawasan Jabodetabek-Punjur.

Melalui ketujuh isu strategis yang diketahui, terdapat 3 masalah utama yang muncul di salah satu kawasan metropolitan Indonesia ini.

Pertama adalah soal tata kelola dan kewenangan lintas pemangku kepentingan yang memerlukan harmonisasi dan sinergitas lebih.

Kedua, terdapat limitasi resource envelope di tingkat pusat dan daerah yang bisa diatasi lewat adanya inovasi pendanaan.

Ketiga, investasi dan intervensi yang belum sepenuhnya selaras antara tiap-tiap pemangku kepentingan di tingkat Pemerintah Pusat dan Pemda.

Baca juga: Harga Lahan Industri di Jabodetabek Stabil, Ini Penyebabnya

Sebagai langkah nyata dalam penyelesaian masalah melalui strategic collaborative project, Menteri Hadi turut mengajak sejumlah Menteri untuk melakukan peninjauan langsung ke lapangan.

Misalnya untuk pengelolaan sampah regional, Hadi mengajak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan para kepala daerah terkait untuk bersama-sama meninjau Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Jabodetabek-Punjur.

"Kita lihat beberapa TPA di Jabodetabek-Punjur yang mengalami overload untuk kita carikan solusinya," imbuh Hadi.

Kemudian untuk mengatasi banjir, Hadi juga mengajak Menteri PUPR, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN, dan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) di lokasi terkait untuk meninjau langsung segmen-segmen sungai yang perlu dinormalisasi.

Sebagai informasi, Jabodetabek-Punjur merupakan kawasan metropolitan yang menyumbang 20 persen PDB Nasional.

Secara administratif, kawasan ini mencakup 3 provinsi, 9 kota/kabupaten, dan 6 kota/kabupaten administratif.

Secara global, Jabodetabek-Punjur bahkan dikabarkan menempati peringkat dua sebagai metropolitan terbesar, sehingga perhatian lebih terhadap permasalahan yang ada harus diberikan.