Basuki Klaim Terima Lebih dari 6 Surat Ketertarikan Investasi IKN dari Malaysia

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku telah menerima lebih dari 5 hingga 6 Letter of Intent (LoI) dari investor Malaysia untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Sebagai informasi, LoI adalah surat yang menjadi gerbang awal sebelum terjadinya sebuah kerja sama.

Sebab, surat ini merupakan pernyataan resmi dari seseorang atau perusahaan yang menyampaikan ketertarikan pembelian.

Baca juga: 30 Persen Dana Buat Bangun IKN dari APBN, Basuki: Itu Modal Undang Investor

Basuki menuturkan, investasi di IKN dari LoI yang dia terima tersebut utamanya pada sektor rumah sakit, perhotelan, serta perumahan.

"Tapi yang jelas saya sudah menerima LoI dari lebih dari 5 atau 6 calon investor yang mereka menyatakan ingin berinvestasi, utama di bidang rumah sakit, dan bidang perumahan, serta perhotelan," ucap Basuki usai seremoni penyerahan aset Barang Milik Negara (BMN) di Auditorium Kementerian PUPR, Rabu (7/12/2022).

Setidaknya, sekitar lebih dari 200 calon investor datang untuk menghadiri Forum Investasi IKN Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional Malaysia (MITI) bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (30/11/2022).

Basuki melanjutkan, Pemerintah akan memberikan berbagai kemudahan untuk investasi di IKN, khususnya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A, 1B, dan 1C sebagai tahap awal pengembangan IKN.

Selain itu, Basuki mengatakan, pembangunan IKN hanya akan menggunakan 20-30 persen dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sedangkan untuk sisanya akan menggunakan dana investasi baik berupa Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun investasi murni.

Selanjutnya, para investor kemungkinan bakal diajak berkunjung langsung ke IKN pada Kuartal II tahun 2023.

Sementara menurut laporan, beberapa negara lain selain Malaysia telah menunjukkan ketertarikannya untuk berinvestasi di IKN, sebut saja Finlandia, Jepang, Brunei Darussalam hingga Korea Selatan.