Peta Deagregasi, Pedoman Mitigasi Kerusakan Bangunan Akibat Gempa

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meluncurkan buku Peta Deagregasi Bahaya Gempa Indonesia untuk Perencanaan dan Evaluasi Infrastruktur Tahan Gempa pada Selasa (29/11/2022).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Zainal Fatah mengatakan, peta deagregasi ini bisa menjadi pedoman mitigasi kerusakan bangunan akibat gempa.

"Dengan adanya peta ini kita akan jauh lebih mudah untuk memitigasi kerusakan bangunan akibat gempa," ucap Zainal.

Lanjutnya, peningkatan ancaman bahaya gempa yang terjadi setiap tahun di Indonesia perlu disiasati karena selain menimbulkan korban jiwa tetapi juga kerusakan infrastruktur dengan kerugian materiil dalam jumlah besar.

Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan teknis berupa standar, pedoman maupun kriteria penguatan infrastruktur tahan gempa yang harus diterapkan dalam proses perencanaan secara konsisten.

Baca juga: Menilik Pentingnya Konstruksi Anti-gempa di Gedung Bertingkat

Peta deagregasi bisa menentukan berapa besar kontribusi bahaya gempa yang dominan terjadi dari suatu site ke sumber gempa dengan mempertimbangkan nilai magnitude (M) dan jarak (R).

Selanjutnya, hasil tersebut akan dianalisis lewat Linear Response History Analysis (LRHA) atau Non-linear Response History Analysis (NLRHA) untuk mendapatkan struktur bangunan yang aman.

Sementara itu, Ketua Tim Penyusun Peta Deagregasi Bahaya Gempa Indonesia M Asrurifak menjelaskan, buku peta yang baru diluncurkan tadi bisa digunakan untuk perancangan semua bangunan.

"Jadi, prinsipnya untuk seluruh infrastruktur. Jadi dengan adanya peta deagregasi ini nanti perencana bisa memilih (standar perencanaan infrastruktur) gempa apa yang cocok untuk wilayah tersebut," paparnya.

Selain untuk perencanaan, peta deagregasi tersebut juga digunakan sebagai evaluasi kekuatan tahan gempa dari sebuah bangunan hingga potensi terjadi gempa di sekitarnya.

Baca juga: Bangun Rumah Anti-gempa dengan Metode RISHA, Cuma Rp 50 Juta

Tercatat ada 144 peta deagregasi bahaya gempa di seluruh Indonesia karena setiap wilayah memiliki potensi gempa yang berbeda.