Diminta Bangun Infrastruktur Kerakyatan, Ini Langkah Menteri Basuki

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar membangun infrastruktur kerakyatan.

Hal ini disampaikan langsung oleh Menko PMK kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) Tahun 2022 pada Senin (31/10/2022).

"Saya sangat berharap Pak Menteri memprioritaskan infrastruktur kerakyatan pada tahun depan, saya kira harus mendapatkan perhatian," kata Menko PMK kepada Menteri Basuki dalam sambutannya.

Permintaan ini menyusul adanya laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) soal jumlah masyarakat dengan status kemiskinan ekstrem di Indonesia per tahun 2022 sebanyak 5,59 juta jiwa.

Ditambah lagi dengan risiko stunting yang tak jarang ditemui di keluarga dengan pendapatan 10 persen terbawah.

Baca juga: Soal Modal Pembangunan Infrastruktur, Indonesia Masih Kalah dengan Negara G20

Masyarakat dengan kemiskinan ekstrem terkendala dalam mengakses kebutuhan dasar, sehingga tingkat pendidikannya rendah, kesejahteraannya menurun, sulit mengakses air bersih, menghuni rumah tidak layak, tidak produktif, dan berpendapatan rendah.

Menurut Menko PMK, Kementerian PUPR yang turut bertanggung jawab dalam mengatasi masalah ini tidak cukup hanya dengan melakukan perbaikan infrastruktur dasar.

Melainkan harus diiringi dengan pembanunan ekosistem yang memungkinkan masyarakat dengan kemiskinan ekstrem bisa hidup layak, melakukan kegiatan ekonomi, berproduksi dan berbagai dampak positif lainnya.

"Bukan hanya memperbaiki rumah tidak layak, yang belum baik, atau yang sanitasinya kurang memenuhi syarat, tetapi justru bagaimana kita bangun di tempat itu suatu ekosistem yang menjamin bahwa mereka akan hidup layak secara berkelanjutan," tambah Menko PMK.

Menanggapi hal ini, Menteri Basuki menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur kerakyatan menjadi prioritas pada tahun 2024.

Baca juga: Kenaikan Suku Bunga Warning Buat Investasi Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur kerakyatan menjadi penting mengingat tahun 2023-2024 merupakan dua tahun terakhir Kabinet Indonesia Maju bertugas.

Adapun wujud nyata pembangunan infrastruktur kerakyatan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR adalah dengan padat karya tunai (PKT).

PKT adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin dan marginal yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal.

Hal ini untuk memberikan tambahan pendapatan, meningkatkan daya beli, mengurangi kemiskinan, sekaligus mendukung penurunan angka stunting.

"How to do? Dengan program PKT, sekaligus memberikan income kepada masyarakat yang masih di dalam klaster kemiskinan ekstrem," ucap Menteri Basuki dalam kesempatan yang sama.

Secara keseluruhan, PKT tahun 2020-2022 diproyeksikan dapat menyerap total 2.888.325 tenaga kerja.

Pekerjaan PKT utamanya meliputi peningkatan irigasi kecil, perbaikan jalan lingkungan, rumah subsidi, penanganan kawasan kumuh, peningkatan kualitas air minum dan sanitasi.

Tercatat capaian program PKT tahun 2020-2021 telah menyerap total 2.103.069 tenaga kerja dengan total anggaran Rp 34,35 triliun.