Terima PMN Rp 3 Triliun, Waskita Geber Tol Kapal Betung dan Bocimi

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Waskita Karya (Persero) Tbk telah menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 3 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022.

Adapun nilai PMN tersebut ditetapkan Menteri Keuangan (Menkeu) berdasarkan hasil pelaksanaan penerbitan saham baru yang disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi).

PP PMN tersebut mengharuskan perseroan melakukan struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usahanya dalam rangka penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) di bidang jalan tol melalui penerbitan saham baru atau right issue.

Baca juga: Bakal Right Issue, Waskita Incar Dana Rp 980 Miliar

Guna mempertahankan komposisi kepemilikan saham negara pada perusahaan, diperlukan penambahan PMN ke dalam modal saham Waskita.

SVP Corporate Secretary Waskita Novianto Ari Nugroho menjelaskan, dengan diterimanya PP PMN tersebut, maka pernyataan efektif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat segera diperoleh dan rights issue dapat segera dilaksanakan.

"Perseroan menargetkan dana rights issue sebesar Rp 3,98 triliun," terang Novianto dalam keterangan tertulis, Minggu (9/10/2022).

Novianto menjelaskan, seluruh dana yang diperoleh dari PMN sebesar Rp 3 triliun akan digunakan untuk penyelesaian dua ruas tol eksisting perseroan.

Sementara dana publik sebanyak-banyaknya sebesar Rp 980 miliar akan digunakan sebagai modal kerja dan capital expenditure (capex) atau belanja modal perseroan maupun anak usaha.

Dua proyek tol yang akan dikerjakan dengan penambahan modal PNM adalah Tol Kayu Agung-Palembang-Betung Rp 2 triliun dan Tol Ciawi-Sukabumi dengan dana hampir Rp 1 triliun.

Adapun aksi korporasi tersebut ditargetkan akan dilaksanakan pada awal Desember 2022,
menunggu pernyataan efektif dari OJK.