Kurangi Emisi Karbon, Ini Proyek Infrastruktur Hijau yang Dibangun Kementerian PUPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian PUPR berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca atau emisi karbon sebagai upaya penanggulangan perubahan iklim.

Salah satu bentuk komitmen tersebut diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur hijau demi mencapai Net Zero Emission (NZE).

Hal tersebut disampaikan Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Arvi Argyantoro dalam Webinar bertajuk Peran Kementerian PUPR dalam Mendorong Pembiayaan Hijau untuk Energi Bersih, Kamis (06/10/2022).

Khusus sektor sumber daya air, Kementerian PUPR mencoba mengembangkan proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Meliputi Pembangkit listrik Tenaga Air, Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro, hingga Pembangkit Listrik Tenaga Surya.

"Kita punya potensi bendungan yang kita miliki untuk pembangkit listrik," ujar Arvi dikutip dari laman Kementerian PUPR.

Baca juga: Ini Tantangan Sektor Properti Indonesia Capai Emisi Nol Bersih

Proyek infrastruktur hijau lain dari Kementerian PUPR adalah pembangkit listrik tenaga surya yang diletakkan pada atap perumahan.

Proyek itu sudah dilaksanakan atau piloting pada program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) untuk perumahan subsidi di Sumatera Selatan.

"Kita sudah bangun rooftop panel surya di atas rumah untuk listrik rumah itu," tandasnya.

Kementerian PUPR juga memiliki program pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah.

Proyek tersebut sedang diinisiasi melalui pendampingan Kementerian PUPR di beberapa tempat.

Seperti beberapa daerah di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Tangerang.

Dok. Kementerian PUPR Kurangi emisi karbon, Kementerian PUPR bangun infrastruktur hijau.

Salah satunya pada pembangkit listrik mikro hidro di Bintang Bano, Nusa Tenggara Barat.

"Proyek ini diinisiasi oleh pihak swasta dalam hal ini Brantas Energi. Jadi sebenarnya kita membuka kesempatan badan usaha apabila memang melihat potensi bendungan yang kita miliki," terangnya.