JAKARTA,KOMPAS.com - Kenaikan harga aspal dan BBM dalam beberapa bulan terakhir ternyata tak hanya berdampak pada masyarakat namun juga bagi pelaksanaan program pemerintah.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PUPR Hedi Rahadian menyampaikan gara-gara kenaikan harga tersebut, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga kehilangan cukup banyak kontrak.
Hal tersebut disampaikan Hedi dalam Rapat Dengar Pendapat bersama dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (31/8/2022).
Menurutnya, total pagu anggaran Ditjen Bina Marga yang dianggaran pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 45,84 triliun.
Baca juga: Ditjen Perumahan Dapat Pagu Rp 6,9 Triliun pada 2023, Bangun Berapa Unit Hunian?
Namun sampai dengan Senin (29/8/2022), realisasi keuangan Bina Marga hanya berada di angka 35,76 persen. Sedangkan realisasi fisik program adalah 43,60 persen.
“Ada beberapa yang membuat anggaran belum terserap. Salah satunya ada masalah dengan adanya kenaikan harga BBM dan aspal. Sudah cukup banyak kontrak yang akhirnya putus,” ungkap Hedi.
Kemudian dikatakan, karena proses lelang yang berlangsung cukup lama sehingga harga proyek yang masih menggunakan harga lama.
Sehingga ketika ingin membuat kontrak, kontraktor kebaratan untuk menandatangani karena harga yang digunakan masih harga lama.
“Kami sudah melakukan berbagai upaya dan salah satunya adalah mengusulkan adanya penyesuaian harga,” jelas Hedi.
Bahkan, ditegaskan bahwa pembahasan ini sudah dirapatkan bersama dengan Menteri Koordinator terkait.
“Pada prinsipnya mereka setuju dan kami masih menunggu masalah ini dinaikan ke rapat terbatas (ratas),” ungkapnya.
Baca juga: Rapor Ditjen Bina Marga Sepanjang 2021, Bangun Jalan Tol 123 Kilometer
Meskipun ada penyesuaian harga dalam kontrak yang baru, namun Hedi memastikan tak akan ada pembengkakan anggaran untuk Pagu Bina Marga.
“Tidak ada anggaran tambahan karena dananya akan kita optimasi dari sisa lelang dan kegiatan-kegiatan Bina Marga yang dibatalkan,”tandas Hedi.