Basuki Ungkap Alasan Berkurangnya Usulan Dana Proyek IKN Tahun Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan alasan dikuranginya usulan dana dalam membangun proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun ini.

Mulanya, Kementerian PUPR mengusulkan anggaran kurang lebih Rp 7 trilun untuk pembangunan awal proyek IKN tahun 2022.

Namun, dan atersebut dikurangi menyusul pembangunan proyek di IKN yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) baru bisa terlaksana September ini.

"Dulu, kita minta lebih Rp 7 triliun, tapi karena ini baru bisa September, makanya kita kurangi Rp 5,4 triliun, kita hitung kan," kata Basuki setelah menghadiri acara 2nd Announcement of 10th World Water Forum (WWF) di Jakarta, Kamis (11/8/2022).

Basuki juga mengungkapkan rasa malunya kala meminta terlalu banyak anggaran dalam membangun IKN tahun ini, namun tak semuanya bisa dipakai.

"Kalau enggak kan ada sisa DIPA (Daftar Isian Paket Anggaran) malu juga, minta banyak enggak bisa nyerap," tambahnya.

Baca juga: Soal Seremoni Groundbreaking IKN, Basuki: Presiden Tuh Enggak Suka

Basuki menambahkan, konstruksi proyek di IKN baru bisa terlaksana apabila teken kontrak tender (lelang) bisa selesai akhir Agustus 2022.

Menurut Basuki, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani telah menyetujui anggaran IKN untuk masuk dalam DIPA Kementerian PUPR.

Saat ini, besaran dana tersebut sedang ditelaah oleh Eselon I Kemenkeu untuk masuk dalam dokumen DIPA.

Seperti yang telah disebutkan, terdapat 23 paket pengerjaan proyek IKN yang proses pelelangannya rampung Agustus 2022.

Ini di antaranya untuk land development (pengembangan lahan), jalan nasional, jalan logistik, maupun jalan tol.

Adapun semua paket tersebut sudah masuk dalam perencanaan Kementerian PUPR saat mengusulkan anggaran pembangunan IKN pada 2022 ini.