"Land Value Capture" Dinilai Ciptakan Infrastruktur Berkelanjutan, Bagaimana Mekanismenya?

JAKARTA, KOMPAS.com - Konsep integrasi penataan ruang dan pertanahan berbasis land value capture (LVC) dinilai dapat menciptakan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

LVC merupakan kebijakan pemanfaatan peningkatan nilai tanah yang dihasilkan dari investasi, aktivitas, dan, regulasi pemerintah di suatu kawasan.

Ini juga merupakan rangkaian mekanisme yang digunakan untuk memonetisasi peningkatan nilai tanah atau lahan yang muncul akibat adanya pembangunan infrastruktur di area tersebut.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang dari Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan hal ini dikutip dari laman Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Rabu (3/8/2022).

"LVC akan berdampak pada optimalisasi pemanfaatan lahan atau ruang yang telah direncanakan dalam tata ruang," tutur Wahyu.

Lantas, seperti apa mekanisme LVC?

Dilansir dari laman Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), terdapat dua mekanisme pelaksanaan LVC yakni, berbasis pajak dan biaya serta pembangunan.

• Berbasis pajak dan biaya

Ini dapat diartikan sebagai tangkapan manfaat atau dampak positif terhadap produktivitas ekonomi (peningkatan pendapatan pajak, imbal hasil, terciptanya lapangan kerja, dan lain sebagainya).

Peningkatan pajak (pendapatan pajak dan wajib pajak) dapat diasumsikan oleh pertumbuhan ekonomi yang tercipta oleh value creation.

Contohnya, dengan membangun kota yang terintegrasi dengan pembangunan infrastruktur transportasi umum bisa meningkatkan nilai tanah di area tersebut. Ini juga akan meningkatkan pajak properti.

Dengan demikian, peningkatan pendapatan dari pajak dapat dilakukan melalui pemutakhiran nilai properti.

Baca juga: Menuju Negara Maju, Kenapa Indonesia Perlu Terapkan Land Value Capture?

• Berbasis pembangunan

Praktik secara internasional telah menunjukkan bahwa pemerintah biasanya menerapkan mekanisme berbasis pajak dan retribusi.

Sedangkan, sektor swasta dapat mengambil manfaat dari penerapan mekanisme berbasis pembangunan.

Dalam LVC berbasis pembangunan, investor swasta secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam proses konstruksi di lahan yang akan dikembangkan.

Namun, dalam mekanisme berbasis pembangunan, pemerintah terkendala pada pembiayaan seperti halnya bagaimana pemerintah dapat menanggung biaya modal awal pada aset infrastruktur.

Baca juga: KPPIP Beberkan Sederet Problem dalam Pembangunan Infrastruktur PSN

Oleh karena itu, terdapat opsi pembiayaan pada konteks value capture yaitu pinjaman pemerintah atau pembiayaan dari sektor swasta yang pada akhirnya harus dikembalikan.

Pada mekanisme tersebut, pemerintah bersama pemilik tanah, swasta, dan pihak terkait akan berupaya untuk mengembangkan dan meningkatkan nilai lahan demi terciptanya produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, serta potensi imbal balik yang baik bagi swasta/pemilik lahan.

Terkait keterlibatan pembiayaan dan peranan swasta, Pemerintah melalui Kemenkeu memiliki potensi menyelaraskan skema KPBU dalam mekanisme tersebut jika tantangan stabilitas pendanaan dapat tercapai.