Tingkatkan Layanan Pertanahan, ATR/BPN Punya Dua Program Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan dua program baru dalam rangka meningkatkan pelayanan pertanahan.

Yaitu program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) dan Hotline Pengaduan melalui aplikasi WhatsApp.

Untuk PELATARAN, merupakan program pelayanan pertanahan yang dibuka pada Sabtu dan Minggu. Mulai Pukul 08.00 hingga 12.00 waktu setempat.

Program ini mulai diterapkan pada 107 Kantor Pertanahan (Kantah) dengan frekuensi pelayanan pertanahan yang cukup tinggi.

Baca juga: Mulai 2023, Pemerintah Gunakan Drone Percepat Pendaftaran Tanah

Diluncurkan untuk mewadahi masyarakat yang tidak dapat mengurus tanahnya pada hari kerja karena kesibukan dengan rutinitasnya.

"Ada sebanyak 107 Kantah yang akan menjalankan program ini, di antaranya yang saya kunjungi Kantah Kabupaten Sleman dan Bantul," ujar Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto dalam siaran pers, Senin (01/08/2022).

Sementara untuk Hotline Pengaduan, merupakan layanan pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui pesan dalam aplikasi WhatsApp.

Menurut Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati, hotline tersebut untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan, permohonan informasi, dan menyampaikan aspirasi seputar layanan pertanahan dan tata ruang.

"Saat ini, apabila masyarakat menghadapi masalah terkait layanan pertanahan dan tata ruang, dapat langsung menghubungi layanan Hotline Pengaduan melalui aplikasi WhatsApp di nomor 0811-1068-0000," jelasnya.

Baca juga: Hadi Tjahjanto Blak-blakan Ungkap Modus Baru Mafia Tanah

Ke depannya, Hotline Pengaduan diharap mampu meningkatkan kinerja SP4N LAPOR! Kementerian ATR/BPN.

Sehingga, dapat bersinergi menjadi satu kesatuan dalam mengelola pengaduan Kementerian ATR/BPN serta membuat pelayanan pertanahan menjadi lebih cepat dan responsif.

Intinya, kedua program tersebut bertujuan agar memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan pertanahan terbaik.

"Kita harus mampu melayani dengan cepat, responsif, dan tidak boleh menunggu. Seperti yang dikatakan Pak Menteri, kalau bisa mudah kenapa harus dipersulit, kalau bisa lebih cepat kenapa harus diperlambat," tukas Yulia.