Pemerintah Gaet Jepang Awasi Pembangunan Ibu Kota Nusantara

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menggandeng Japan International Cooperation Agency (JICA) dalam membangun Ibu Kota Nusantara (IKN).

JICA akan bertindak sebagai konsultan pengawas pembangunan ibu kota baru yang lokasinya di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tersebut.

Baca juga: Dibangun 2024, Istana Wapres di IKN Bakal Jadi Prioritas Lelang

Pernyataan ini disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti dalam konferensi pers usai penyerahan hadiah kepada pemenang sayembara konsep rancangan dan bangunan gedung IKN di Jakarta, Senin (18/7/2022).

"JICA akan bergabung dengan kita, JICA ini nanti akan menjadi nanti konsultan mengawasi, pengawas untuk seluruh bangunan dan juga untuk kontrol," jelasnya.

Menurut Diana, digandengnya JICA karena mempunyai pengalaman dalam membangun kawasan perkotaan.

Dengan bergabungnya JICA, kualitas bangunan di IKN yang berlandaskan konsep smart dan green city dapat tercapai.

"Artinya, melakukan quality insurance seperti apa. Karena, kami, Kementerian PUPR belum mmpunya pengalaman membangun suatu kota," sambung Diana.

Baca juga: Duit Belum Cair, Teken Kontrak Pengembangan Lahan IKN Jadi Molor

Sebelumnya diberitakan, JICA telah menyampaikan hasil studi terkait pembangunan IKN Nusantara dalam pertemuan dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Rabu (13/7/2022).

JICA menyebutkan, ada empat tantangan dalam menjamin mutu pembangunan IKN. Pertama, diperlukan integrasi berdasarkan kondisi dasar di mana semua desain dan pembangunan harus sesuai kondisi topografi dan geologi saat ini.

"Kemudian land grading dan semua rencana infrastruktur harus merujuk ke rencana drainase untuk mencegah bencana banjir," ujar Chief Representative JICA Takehiro Yasui dalam keterangan tertulis, Rabu (13/7/2022).

Kedua, diperlukan koordinasi infrastruktur bawah tanah. Salah satunya yaitu, pengamanan luasan ruang bebas/right-of-way (ROW), terutama untuk lubang got dan struktur yang lebih besar seperti pompa pengangkat saluran pembuangan.

Ketiga, perlu disiapkan ruang untuk menjamin aksesibilitas perluasan di masa depan. Salah satunya kebutuhan lahan untuk layanan transportasi umum seperti halte dan utilitas jalan seperti lampu dan CCTV.

"Keempat, jaminan mutu konstruksi," tutup Takehiro.