Kata Sri Mulyani, Bakal Makin Banyak Pasangan Muda Sulit Beli Rumah

JAKARTA, KOMPAS.com - Situasi perekonomian dunia kini patut diwaspadai. Meningkatnya inflasi bisa berdampak terhadap sektor perumahan di Indonesia.

Sebab, inflasi tinggi akan berimplikasi pada naiknya suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR). Sehingga biaya untuk membeli rumah semakin mahal.

Hal itu dikemukakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam webinar bertajuk Securitization Summit 2022, pada Rabu (06/07/2022).

"Kalau kita membeli rumah 15 tahun nyicilnya dan yang di awal itu biasanya yang berat suku bunganya dulu, principal-nya itu dibuntut belakang. Biasanya karena price rumah tersebut dan interest rate yang sekarang harus kita waspadai cenderung naik dengan inflasi tinggi," terang Sri Mulyani.

"Maka masyarakat akan makin sulit untuk bisa membeli atau can't afford to buy a house. Ini akan menjadi salah satu hal implikasi dari situasi dunia ada pengaruhnya ke sektor perumahan," jelasnya.

Baca juga: Pemerintah Akui Ada Kesalahan Penerapan Program Perumahan

Kondisi itu tentu akan semakin memperparah jumlah backlog kepemilikan rumah di Indonesia. Data terakhir tahun 2021, backlog sudah mencapai 12,75 juta.

Menurut dia, situasi itu menunjukkan bahwa ada banyak masyarakat yang membutuhkan rumah. Apalagi demografi masyarakat saat ini didominasi usia relatif muda.

Apabila generasi muda ini kelak berumah tangga, tentu akan membutuhkan tempat tinggal.

Namun jika biaya untuk beli rumah semakin mahal, maka mereka juga tidak bisa menjangkaunya. Khususnya yang berpenghasilan pas-pasan maupun tidak tetap.

"Mereka butuh tapi cannot afford, purchasing power mereka dibandingkan harga rumahnya lebih tinggi, sehingga mereka akhirnya either tinggal di rumah mertua atau nyewa," kata Menkeu.

"Kalau mertuanya punya rumah, kalau mertuanya enggak punya rumah juga itu jadi masalah lebih lagi. Jadi menggulung per generasi," imbuhnya.

Sebetulnya pemerintah telah menyediakan beberapa program KPR subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Untuk menjembatani kesenjangan kemampuan finansial MBR untuk bisa membeli rumah.

Namun sayangnya postur APBN juga terbatas dan tidak bisa mengkaver seluruh backlog pemilikan rumah yang sebanyak 12,75 juta.

"Ada keinginan untuk mengejar kebutuhan yang begitu besar, 12 juta backlog sementara kemampuan kita untuk menggunakan APBN saja tidak akan bisa mengejar secara cepat," tukas Sri Mulyani.