Ditjen Perumahan Usul Pagu Indikatif Rp 5,93 Triliun, Buat Apa Saja?

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengusulkan pagu indikatif sebesar Rp 5,938 triliun untuk Tahun Anggaran (TA) 2023.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk memenuhi beberapa target kegiatan untuk mendukung Program Sejuta Rumah (PSR) untuk masyarakat.

Misalnya, pembangunan rumah susun (usun), rumah swadaya, rumah khusus (rusus), serta prasarana, sarana dan utilitas (PSU) rumah umum.

Hal ini sebagaimana disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dalam keterangan tertulis, Jumat (1/7/2022).

“Anggaran usulan pagu indikatif Ditjen Perumahan Tahun 2023 berdasarkan exercise penyesuaian pagu Kementerian PUPR sebesar Rp 5,938 triliun," ungkap Iwan.

Menurut Iwan, ada sejumlah isu strategis bidang perumahan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR pada tahun depan.

Baca juga: 4 Perumahan Subsidi di Kalbar Dapat Bantuan PSU Rp 1,9 Miliar, Cek Lokasinya

Dia menjabarkan, isu strategis ini berupa dukungan terhadap kegiatan tematik dan direktif nasional, optimalisasi dan rehabilitasi khusus aset yang belum diserahterimakan kepada pemerintah daerah (Pemda) dan kementerian/lembaga (K/L) terkait.

Lalu, soal penanganan kemiskinan ektrem dan stunting, penanganan rumah kumuh melalui keterpaduan penanganan kawasan dengan integrasi program bersama Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR.

Selain itu, ada juga program penyediaan perumahan ASN di Ibu Kota Nusantara (IKN), penanganan rusus untuk penyediaan rumah terdampak bencana, program pemerintah, masyarakat kawasan perbatasan dan 3T (terluar, terdepan, tertinggal).

Selanjutnya, kawasan prioritas bidang Kementerian PUPR, serta penanganan backlog rumah MBR dalam rangka pencapaian PSR.

Di samping itu, beberapa target dan anggaran usulan pagu indikatif tersebut akan digunakan untuk melaksanakan sejumlah kegiatan pembangunan yakni, rumah susun sebanyak 83 tower atau 3.240 unit dengan anggaran sebesar Rp 1,88 triliun.

Ada juga pembangunan rumah swadaya sebanyak 103.000 unit senilai Rp 2,721 triliun, bantuan PSU rumah umum yang menyasar 27.825 unit rumah subsidi di seluruh Indonesia dengan anggaran Rp 407 miliar.

Sementara itu, dibangun juga rusus sebanyak 2.484 unit senilai Rp 404 miliar, serta dukungan manajemen dan output non-fisik sebesar Rp 519 miliar.