DPR Harap Hadi Tjahjanto Bisa Berantas Masalah Mafia Tanah

JAKARTA, KOMPAS.com - Ditunjuknya Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Negara (ATR/Kepala BPN) membawa harapan baru termasuk bagi DPR RI.

Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid sang menteri dapat memberantas mafia tanah yang kerap terjadi di Indonesia.

Tak dapat dipungkiri, masalah mafia tanah ini telah membebani banyak masyarakat dan menimbulkan persoalan besar.

Baca juga: Tancap Gas, Hadi Tjahjanto Ingin Tuntaskan 3 Masalah Pertanahan

"Saya mendukung dilantiknya Pak Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/Kepala BPN. Karena memang dibutuhkan sosok yang tegas dan berani dalam mengatasi persoalan pertanahan di Indonesia,"ungkap Anwar seperti dikutip dari situs resmi DPR RI.

Dijelaskan, masalah pertanahan menjadi persoalan yang terus dibahas oleh Komisi II DPR RI bersama Kementerian ATR/BPN.

Salah satunya persoalan tanah dengan status hak guna usaha (HGU), di mana masyarakat diperhadapkan dengan korporasi.

Posisi Hadi yang merupakan Mantan Panglima TNI dengan jiwa NKRI nya sangat kuat, dinilai akan selalu berkomitmen bersama rakyat.

"Menteri ATR harus berani membersihkan internal lembaganya dari tingkatan pusat hingga daerah," harap Anwar.

Terkait sosok Hadi Tjahjanto yang bukan berlatar belakang dari partai politik, politisi Partai Demokrat ini mengingatkan bahwa hal itu lebih mempermudah kinerjanya dalam melaksanakan tanggung jawab dari presiden.

Baca juga: Jadi Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto Targetkan Sertifikasi 126 Juta Tanah

"Justru tidak dari parpol, lebih bisa melaksanakan dengan sangat leluasa, tidak terkooptasi dengan kepentingan politik," tambahnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo Rabu (15/6/2022) melantik Tjahjanto sebagai Menteri ATR/Kepala BPN serta Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan.

Hadi Tjahjanto sendiri telah memasang tiga target yang akan ia selesaikan dalam waktu dekat yakni masalah sertifikat, sengketa lahan dan masalah tanah di Ibu Kota Negara (IKN).