Kementerian PUPR Alokasikan Rp 98 Triliun untuk 2023, Ini Rinciannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagai pagu indikatif, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran Rp 98,2 triliun untuk rencana kerja tahun 2023.

Hal tersebut dikemukakan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja antara Kementerian PUPR dengan Komisi V DPR RI pada Kamis (09/06/2022). 

"Berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tanggal 18 April 2022 ditetapkan pagu indikatif Kementerian PUPR tahun 2023 sebesar Rp 98,21 triliun," ujarnya dikutip dari siaran Youtube Komisi V DPR RI.

Baca juga: Basuki Pertahankan Dana Padat Karya Tunai 2023 Senilai Rp 13 Triliun

Basuki menjelaskan, rencana nominal dana tersebut diperuntukkan berbagai kegiatan prioritas pada 2023 mendatang.

Pertama, untuk Ditjen Bina Marga sebesar Rp 40,25 triliun dengan kegiatan prioritas di antaranya, pembangunan infrastruktur jalan Rp 22,4 triliun; infrastruktur jembatan Rp 4,7 triliun.

Kemudian, peningkatan aksesibilitas flyover/underpass/terowongan sepanjang 1,1 kilometer sebesar Rp 460 miliar;

Lalu, preservasi rutin jalan dan jembatan nasional serta revitalisasi drainasi dan jembatan gantung sebesar Rp 7,7 triliun; serta peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan sepanjang 15 kilometer Rp 2,55 triliun.

Kedua, untuk Ditjen Sumber Daya Air memiliki pagu sebesar Rp 35,89 triliun. Sejumlah kegiatan prioritasnya mencakup, pembangunan 23 bendungan sebesar Rp 9,52 triliun,.

Selanjutnya, rigasi dan rawa Rp 5,37 triliun; air tanah dan air baku Rp 1,59 triliun; operasi dan pemeliharaan Rp 7,99 triliun.

Serta, pengendali daya rusak Rp 6,32 triliun; pengadaan tanah Rp 1,73 triliun; dan dukungan teknis lainnya Rp 780 miliar.

Ketiga, untuk Ditjen Cipta Karya pagunya sebesar Rp 14,25 triliun. Mencakup kegiatan prioritas seperti, air minum sebesar Rp3,54 triliun; sanitasi Rp 3,22 triliun.

Baca juga: Para Pekerja KIT Batang Bakal Tempati 10 Tower Rusun

Lalu, penataan kawasan permukiman Rp 1,28 triliun; bangunan gedung Rp 1,6 triliun; pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana pendidikan Rp 3,06 triliun;

Serta, pembangunan, rehabilitasi, renovasi sarana olahraga dan pasar sebesar Rp 330 miliar.

Keempat, pagu anggaran untuk Ditjen Perumahan sebesar Rp 5,94 triliun. terdiri dari pembangunan rumah susun sebesar Rp 1,9 triliun sebanyak 3.244 unit.

Selanjutnya, rumah khusus sebesar Rp 400 miliar sebanyak 2.484 unit; bantuan rumah swadaya sebesar Rp 2,72 triliun sebanyak 103.000 unit.

Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) untuk rumah umum dan komersial sebesar Rp 400 miliar sebanyak 27.825 unit; dan dukungan manajemen sebesar Rp 520 miliar.

Kemudian, kegiatan padat karya tunai tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp 13,76 triliun, dengan perkiraan serapan tenaga kerja 650.000 orang.

Terakhir, yakni dukungan Manajamen Ditjen Bina Konstruksi, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur, BPIW, BPSDM, Sekretariat Jenderal, serta Inspektorat Jenderal, sebesar Rp 1,86 triliun.

"Semua pekerjanaa harus dapat kita selesaikan pada 2024. Jadi ini juga menjadi pegangan kami dalam penyusunan program 2023 dan 2024 nantinya," pungkas Basuki.