Terima DPP REI, Wapres Tekankan Merger UUS BTN-BSI Tak Kurangi Pelayanan Pembiayaan Perumahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berkomitmen untuk terus mempercepat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Salah satunya dengan menggabungkan Unit Usaha Syariah (UUS) atau bank berbasis syariah ke dalam Bank Syariah Indonesia (BSI).

Namun dalam pelaksanaanya, banyak faktor yang perlu disiapkan dalam proses penggabungan beberapa bank tersebut agar tidak mengurangi pelayanan, termasuk pelayanan dalam pembiayaan rumah huni bagi masyarakat.

Hal ini disampaikan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin saat menerima Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI), di Kediaman Resmi Wapres, Selasa (24/05/2022).

“Saya setuju, kalaupun digabungkan [UUS Bank Tabungan Negara dan BSI] tidak mengurangi pelayanan, sehingga pelayanannya tidak terganggu, kinerjanya sama,” tegas Wapres. 

Baca juga: Mudahkan Pekerja Punya Rumah, REI Gandeng BTN Tawarkan Skema Rent To Own

Lebih jauh Wapres menjelaskan, penggabungan beberapa bank berbasis syariah tersebut merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan sistem perbankan di Indonesia, mengingat minat masyarakat terhadap keuangan syariah terus meningkat, termasuk dalam pembiayaan perumahan.

“Saya dapat informasi bahwa [permintaan] perumahan syariah dari BTN naik dan peminatnya besar, ini harus dijaga. Memang ini ada rencana untuk penggabungan dalam rangka penyederhanaan dunia perbankan,” tuturnya.

Terkait dengan penyediaan perumahan bagi masyarakat, Wapres menekankan, pemerintah mendukung penuh hal tersebut.

Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal layak bagi masyarakat, tetapi juga mendorong usaha lain yang ikut terbantu dengan pembangunan perumahan.

"Pemerintah mendorong perumahan, mendukung bukan hanya untuk mengurangi deadlock kekurangan perumahan, tapi juga punya multiple effect, termasuk usaha masyarakat, seperti gorden, bata, pasir. Memang banyak [kebutuhan terhadap rumah]. Oleh karena itu, pemerintah mendorong pertahun 1 juta rumah,” ujar Wapres.

Sementara dalam keterangan persnya, Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida menyampaikan, saat ini sektor perumahan masih menunjukan hasil positif dibandingkan dengan sektor usaha lain meskipun sedikit melandai di tengah pandemi yang melanda.

“Program sejuta rumah yang sedang berjalan dan on the right tract, peningkatan selama pandemi sedikit melambat, tapi selama pandemi salah satu bidang usaha yang masih postif adalah di bidang properti termasuk di bidang perumahan masyarakat berpenghasilan rendah,” ucapnya.

Saat ini DPP REI sedang mendorong program untuk memudahkan masyarakat, khususnya pekerja untuk mendapatkan perumahan layak huni khususnya apartemen dengan cara menyewa untuk kemudian memiliki (rent to own).

“Untuk apartemen kami sampaikan ada program rent to own, bukan masalah kejenuhan market, tapi kemampuan masyarakat untuk memililiki apartemen kerena nilai bangunannya cukup mahal, sehingga dengan program ini menyewa dulu untuk memiliki kemudian,” tambahnya.

Catatan redaksi: artikel ini telah mengalami penyuntingan lebih lanjut pada Rabu (25/5/2022) pukul 07.22 WIB.