G20 di Belitung Butuh 125 Minivan hingga Internet Kecepatan Tinggi

BELITUNG, KOMPAS.com - Pemerintah daerah terus mematangkan persiapan Development Working Group (DWG) G20 yang bakal digelar di Belitung, Kepulauan Bangka Belitung pada September 2022.

Kehadiran para anggota delegasi tingkat menteri pembangunan dan tim peninjau itu bakal difasilitasi sejak kedatangan hingga kepulangan.

"Ini kegiatan besar dan semoga akan membawa dampak yang besar bagi masyarakat Babel. Dalam rapat ini saya ingin mendengar sejauh mana progres persiapan G20 ini," kata Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin, Sabtu (21/5/2022).

Baca juga: Kabel Laut Sumatera-Bangka Terpanjang di Indonesia, Ini Manfaatnya

Ridwan mengingatkan, agar segala sesuatunya dipersiapkan dengan baik dan matang, baik dari sisi substansi maupun teknis agar pelaksanaan Presidensi G20 berjalan lancar.

Nantinya proses kedatangan dan kepulangan bakal dikoordinatori tim dari PT Angkasa Pura.
Untuk itu dibutuhkan sarana transportasi sebanyak 50 unit sedan dan 125 unit jenis minivan.

Aspek kesehatan juga menjadi bahan diskusi, mulai dari syarat penerbangan pasca pandemi Covid-19, fasilitas rumah sakit, hingga kondisi darurat ketika tamu undangan harus mendapat penanganan cepat.

Selain itu, lay-out ruang pertemuan utama juga menjadi diskusi dalam rapat tersebut.

Sheraton Belitung Resort yang ditunjuk sebagai venue acara DWG G20 harus mampu menyediakan ruang ballroom yang menampung 200 orang, dan kapasitas internet berkecepatan tinggi yang dapat diakses di seluruh ruang pertemuan.

"Termasuk akses jalan ke Sheraton itu belum memadai untuk rombongan konvoi jika bersamaan ada yang masuk dan keluar, sehingga segera secepatnya dibenahi dengan membuat jalur alternatif untuk yang keluar," ujar Ridwan di hadapan pegawai Kementerian PUPR.

"Nanti tanggal 24 Mei mendatang kita rapat lagi, dengan hadirkan Event Organizer (EO-nya) untuk melihat sejauh mana perkembangannya," tambahnya lagi.

Dalam rapat tersebut, terdapat sejumlah kendala yang menghambat pelaksanaaan kegiatan dan panitia diminta menginventarisir yang menjadi wewenang pusat atau daerah.

Terkait hal itu seluruh dinas juga bergerak sesuai tugas pokok masing-masing.