Pemerintah Optimistis Pasar Properti Residensial Tumbuh Positif Tahun 2022

JAKARTA, KOMPAS.COM - Pemerintah optimistis pasar properti residensial bisa bergerak ke arah yang positif pada tahun 2022.

Dalam acara Webinar Financial, “Properti Sebagai Lokomotif PEN”, Kamis (10/3/2021), Staf Khusus Menteri Bidang Perumahan Kementerian PUPR Iskandar Saleh menyampaikan, optimisme ini bertolak dari Survei Harga Properti Reseidensial (SHPR) Bank Indonesia Triwulan IV-2021.

“Berdasarkan SHPR, harga properti residensial di pasar primer tumbuh meningkat di triwulan IV 2021. Pertumbuhan indeks harganya tercatat 1,47 persen (YoY), lebih tinggi dibanding pertumbuhan pada triwulan sebelumnnya yakni sebesar 1,41 persen (YoY ),” jelas Iskandar.

Sementara itu, harga properti residensial primer diperkirakan tumbuh lebih terbatas pada triwulan 1 tahun 2022 yakni sebesar 1,29 persen.

Baca juga: Tahun Ini, Pemerintah Targetkan Backlog Rumah Berkurang 500.000 Unit

“Jelas tadi dari indeks harga ada rasa optimisme yang kuat bahwa pasar ini akan tumbuh semakin tumbuh postif di tahun ini,” ujar Iskandar.

Sementara itu, dari sisi penjualan, hasil survey mengindikasin perbaikan kontraksi penjualan properti residensial di pasar primer pada Triwulan IV-2021.

Hal ini tercermin dari penjualan properti residensial yang terkontraksi sebesar 11,6 persen (YoY) pada Triwulan IV-2021, lebih rendah dari kontraksi 15,19 pesen dari Triwulan sebelumnya.

Sementara dari prespektif pembiayaan, hasil survei menunjukan pengembang masih mengandalkan pembiayaan yang berasal dari non-perbankan untuk pembangunan properti residensial.

“Pada Triwulan IV-2021 sebesar 63,33 persen dari total kebutuhan modal pembangunan proyek perumahan berasal dari dana internal,” papar Iskandar.

Sedangkan dari sisi konsumen, dikatakan pembiayaan perbankan dari fasilitas KPR masih jadi pilihan utama konsumen dalam pembelian properti residensial dengan pangsa pasar mencapai 75,6 persen dari total pembiyaan.

“Ada beberapa faktor juga yang menghambat penjulan proerti resedensial seperti kenaikan harga bahan bangunan, masalah perizinan, tingginya suku bunga KPR, proporsi uang muka yang tinggi dalam pengajuan KPR serta masalah perpajakan,” tandasnya.