Membaca Minat Para Pengusaha Properti Beli Lahan di IKN Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan segera memindahkan ibu kota negara (IKN) dari Provinsi DKI Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim).

Keseriusan Pemerintah memindahkan IKN kian nyata usai resmi menamainya dengan Nusantara.

Langkah Pemerintah turut didukung DPR RI dengan mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) menjadi UU IKN pada 18 Januari 2021 lalu.

Sesuai beleid tersebut, pemindahan IKN akan dilakukan pada Semester I Tahun 2024 mendatang.

Kepindahan IKN ke Kaltim dilakukan bukan tanpa alasan, melainkan ada sejumlah faktor pendukung seperti populasi, krisis ketersediaan air, konversi lahan, hingga pertumbuhan urbanisasi.

Baca juga: Bila IKN Pindah, Pasar Properti Jabodetabek Tetap Punya Prospek

Meski saat ini belum dipindahkan, apakah sudah ada pergerakan dari para pelaku usaha  sektor properti di wilayah tersebut?

Sejak ditetapkannya lokasi IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, pada 2019 lalu, sejatinya sudah banyak orang dari luar daerah yang mencoba membeli lahan di sana.

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPD Real Estat Indonesia (REI) Kaltim Bagus Susetyo kepada Kompas.com, Selasa (1/2/2022).

"Cuma memang, tidak pernah ada data yang fix (pasti) karena mereka tidak sampai ke proses alih haknya. Tapi, setelah ditetapkan, semakin banyak orang luar yang mencoba membeli tanah," terang Bagus.

Namun demikian, pihak kecamatan belum dapat memproses pembelian lahan di sekitar wilayah IKN karena masih menunggu seperti apa aturan yang ditetapkan Pemerintah ke depannya.

Bagus menuturkan, mereka yang membeli lahan di Kecamatan Sepaku tersebut bukanlah para pengembang, melainkan perorangan.

Sementara para pengembang yang sudah eksis, termasuk raja-raja properti, cukup berhati-hati dalam membeli tanah di sekitar lokasi IKN Nusantara.

Baca juga: RDTR Daerah Penyangga IKN Nusantara Mulai Disusun

"Jadi, saya lihat, mereka (pengembang) cukup hati-hati mengambil tanah di sekitar situ. Tapi, yang banyak adalah individu untuk ngambil (membeli tanah) tidak dalam skala besar," tegas Bagus.

Sebagaimana dikatakan Sekretaris Perusahaan sekaligus Direktur Keuangan PT Ciputra Development Tbk Tulus Santoso.

Perseroan belum ada rencana menambah cadangan lahan di IKN Nusantara tahun 2022. Hal ini karena untuk membebaskan lahan butuh perizinan.