Reaktivasi KA Semarang Tawang-Tanjung Emas, Pemerintah Bakal Kucurkan DSK Rp 7,5 Miliar

Kompas.com - 23/11/2021, 19:00 WIB

Suhaiela Bahfein,

Hilda B Alexander

Tim Redaksi

Suhaiela Bahfein

Penulis

Hilda B Alexander

Editor

Lihat Foto

Rapat pembahasan tindak lanjut penertiban lahan reaktivasi jalur KA Semarang Tawang ? Tanjung Emas tersebut dihadiri oleh Dirjen Pengadaan Tanah Embun Sari, Asisten Deputi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Sekretariat Kabinet Danil Arif Iskandar, Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan Kemenko Perekonomian Suroto,Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Arief Djatmikodan Kepala Biro InfrastrukturSumberDaya Air ProvinsiJawa Tengah Dadang. (Dok. KPPIP.)

Sumber Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana kebutuhan penanganan dampak sosial kemasayarakatan (DSK) reaktivitasi jalur kereta api (KA) Semarang Tawang-Tanjung Emas tahap II mencapai Rp 7,5 miliar.

Berdasarkan data Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah Kementerian Perhubungan, dana tersebut diperuntukkan untuk 58 bidang tanah dan operasional pelaksanaan DSK.

Rinciannya, 58 bidang tanah yang terkena dampak sosial dengan luasan 4.253,94 meter persegi dikucurkan dengan dana Rp 7,2 miliar.

Sementara untuk biaya operasional pelaksanaan DSK dialokasikan sebesar Rp 305,6 juta.

Ketua Pelaksana Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan hal ini dikutip dari laman KPPIP, Selasa (23/11/2021).

“Saat ini, terdapat isu penertiban hunian padat penduduk di atas tanah PT KAI (Persero) dan diperlukan penyelesaian DSK,” kata Wahyu.

Pada Oktober lalu, penanganan DSK sudah dalam tahap penetapan nilai atau appraisal oleh tim terpadu.

Selanjutnya, akan dilaksanakan penyusunan Keputusan Gubernur (Kepgub) Jawa Tengah terkait pemberian santunan kepada masyarakat yang terkena DSK.

Adapun pemberian santunan kepada masyarakat yang terkena penanganan DSK rencananya dilakukan pada minggu keempat November 2021.

Menurut Wahyu, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian melalui KPPIP berupaya mendorong percepatan reaktivasi jalur kereta api (KA) Semarang Tawang-Tanjung Emas tahap II.

Pemerintah sendiri telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2021 tentang Percepatan Pengembangan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga–Demak Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, serta Kawasan Brebes-Tegal-Pamulang.

Program atau kegiatan sektor perkeretapian terkait Perpres tersebut di antaranya adalah pembangunan jalur rel dari Tanjung Emas menuju Kendal Seaport, Kota Semarang, serta Kabupaten Kendal di Kawasan Kedungsepur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.