Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Butuh Legalitas Asesor Kontraktor

JAKARTA, KOMPAS.com - Legalitas Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi (Asesor BUJK) dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) sebagaimana diamanatkan Undang-undang (UU).

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Yudha Mediawan mengatakan, legalitas ini merupakan pendukung launching (peluncuran) operasionalisasi LSBU melalui Online Single Submission (OSS) pada 5 Oktober 2021.

"Operasionalisasi LSBU melalui OSS adalah upaya percepatan operasional penyelenggaraan Sertifikasi Badan Usaha oleh LSBU. Sehingga, kelengkapan struktur LSBU harus mendapatkan legalitas," ujar Yudha dalam rilis, Rabu (29/9/2021).

Berdasarkan Pasal 41 H Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2021, asesor badan usaha wajib memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam aturan itu, uji kompetensi asesor badan usaha juga dilaksanakan dalam rangka menerbitkan asesor yang kompeten dan andal.

Sedangkan acara witness bertujuan dalam rangka pemenuhan prosedur sebagaimana diatur dalam pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Yudha menjelaskan, berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan legalitas Asesor BUJK.

Upaya tersebut di antaranya penyusunan Standar Kompetensi Kerja (SKK) khusus Asesor BUJK yang mengakomodasi unit kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan dan penetapan pembentukan Panitia Teknis Uji Kompetensi (PTUK) Asesor Badan Usaha.

Baca juga: LPJK Targetkan Sertifikasi 90.000 Badan Usaha Konstruksi Tahun Ini

Keikutsertaan BNSP dalam pengawasan mulai dari pembentukan dan penetapan Panitia Teknis Uji Kompetensi (PTUK) Asesor Badan Usaha (ABU) Jasa Konstruksi.

Kemudian, pelatihan asesor kompetensi, uji coba materi uji kompetensi (MUK) ABU dan Witness sampai diharapkan terbitnya sertifikat asesor badan usaha logo garuda dan legalitas Asesor Badan Usaha untuk operasional LSBU.

Yudha mengapresiasi BNSP yang dari awal telah bekerja dan mengawal bersama Kementerian PUPR serta Lembaga Pengembangan Lasa Konstruksi (LPJK) dalam proses legalisasi Asesor BUJK tersebut.

"Diharapkan, semua badan usaha dapat mengikuti upaya sertifikasi ini untuk memenuhi kebutuhan legalitas asesor dalam masyarakat jasa konstruksi,” tutur Yudha.

Ketua BNSP Kunjung Masehat menyambut baik adanya kerja sama dengan Kementerian PUPR dan LPJK ini.

“Kami berharap, sinergi yang baik antara Kementerian PUPR, BNSP, dan LPJK dapat dilanjutkan," ujar Kunjung.

Sehingga, nantinya diharapkan dapat melahirkan BUJK yang sehat dalam mendukung pembangunan infrastruktur.