Basuki Sebut Rumah Tak Layak Huni Membahayakan Pasien Covid-19 Isoman

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pasien Covid-19 tidak diizinkan untuk menjalani isolasi mandiri (isoman) di rumah tidak layak huni (RTLH).

"Kenapa (pasien) Covid-19 tidak boleh isoman? Karena rumahnya memang tidak layak untuk menjadi (tempat) isoman," tutur Basuki dalam acara Puncak Hari Perumahan Nasional (Hapernas), Rabu (25/08/2021).

Basuki melanjutkan, rumah tidak layak huni sangat membahayakan pasien Covid-19 yang isoman karena dapat menyebarkan virus ke seluruh anggota keluarga.

Bagi mereka yang telah memiliki rumah layak huni tentu diizinkan isoman, hanya saja kondisi kesehatan mereka nanti dapat dipantau oleh tenaga kesehatan (nakes).

Oleh karena itu, penyediaan rumah layak huni sangat dibutuhkan bagi seluruh masyarakat, terutama mereka yang dilayani oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kategori masyarakat ini menjadi fokus Pemerintah pada tahun 2022 yang tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan sekaligus menurunkan angka stunting (kekurangan gizi).

Demi mengatasi masalah tersebut, Kementerian PUPR akan mengucurkan anggaran sebesar Rp 5 triliun.

Baca juga: Dana Rp 5 Triliun Dikucurkan untuk Rumah Rakyat yang Dilayani APBN

Basuki mengatakan, kebutuhan rumah untuk masyarakat kategori ini bisa dilakukan melalui pembangunan rumah susun (rusun) dan lain-lain.

Pengentasan kekurangan gizi dan kemiskinan ini tidak cukup dalam bantuan sosial (bansos), tetapi juga membutuhkan dukungan perumahan berupa air bersih dan sanitasi.

"Pak Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) mengatakan, untuk mengentaskan kemiskinan tidak cukup bansos dan lain-lain, tapi juga butuh dukungan perumahan," tambah dia.

Dengan begitu, salah satu program Kementerian PUPR yaitu Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) akan lebih akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan ke depan.

Basuki mengatakan, kebutuhan rumah tidak hanya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa mendapatkan layanan dari pengembang, namun juga lebih besar bagi mereka yang tidak memperoleh akses tersebut.

Untuk diketahui, Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR juga menggelar pameran subsidi virtual selama 12 hari yaitu mulai 20-31 Agustus 2021.

Ini merupakan bagian dari rangkaian acara dalam memperingati Hapernas tahun ini.