Rp 1 Triliun Dikucurkan untuk Konstruksi Perlindungan Kawasan Pura Agung Besakih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan perlindungan kawasan suci Pura Agung Besakih di Provinsi Bali secara resmi dimulai.

Hal ini ditandai dengan peneakan sirine yang dilakukan oleh Mantan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Gubernur Bali I Wayan Koster.

Lalu, Direktur Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti, Direktur Utama PT PP (Persero) Tbk Novel Arsyad, Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk Destiawan Soewardjono, dan lain-lain.

Wayan mengatakan, pembangunan perlindungan kawasan suci Pura Agung Besakih merupakan implementasi program prioritas kawasan tersebut sesuai visi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali".

"Visi ini mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan Bali sejahtera dan bahagia," ujar Wayan dalam pidatonya, Rabu (18/08/2021).

Wayan menjelaskan, pembangunan perlindungan kawasan suci Pura Agung Besakih akan dilakukan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Baca juga: Basuki Pastikan Penataan Kawasan Pura Besakih Tak Sentuh Area Ibadah

Pembangunan tersebut juga mewujudkan visi Bali era baru dengan penataan secara fundamental dan komprehensif yang mencakup tiga aspek utama yaitu alam, krama (manusia), dan kebudayaan.

Ketiga aspek ini menjadi satu-kesatuan tatanan kehidupan masyarakat Bali berbasis filosofi kearifan lokal "Sat Kerthi".

Pura Agung Besakih terletak di lambung Gunung Agung yang notabene merupakan tempat pemujaan utama Pura Kahiyangan terpenting dan tertinggi di Bali.

Kawasan suci ini mencakup 117 unit pura yang diklaim terbesar di seluruh Indonesia, bahkan dunia.

Wayan mengungkapkan, pembangunan perlindungan kawasan suci Pura Agung Besakih dialokasikan sekitar Rp 900 miliar.

Rinciannya, sebesar Rp 500 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian PUPR dan Rp 400 miliar bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali.

Pada tahap I tahun 2020, telah dilaksanakan pembebasan lahan secara tuntas dengan anggaran Rp 170 miliar dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali.

Untik Tahap II tahun 2021-2022, dilakukan pekerjaan fisik yang bersumber dari APBN Kementerian PUPR dan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali.

"Dengan demikian, pembangunan akan selesai tahun 2022," tutup Wayan.