Infrastruktur Konektivitas Terbesar, Bina Marga Raih Pagu Rp 39,7 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 39,7 triliun pada Tahun Anggaran (TA) 2022.

Dirketur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan hal ini dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, Rabu (09/06/2021).

"Untuk Tahun 2022 kami laporkan, bahwa pagu indikatif Ditjen Bina Marga sebesar Rp 39,7 triliun," jelas Hedy.

Rinciannya, terdiri dari program infrastruktur konektvitas sebesar Rp 37,30 triliun dan dukungan manajemen sebesar Rp 2,4 triliun. 

Hedy mengungkapkan, anggaran tersebut sudah dialokasikan termasuk dalam program Padat Karya Tunai (PKT) berupa preservasi jalan dan jembatan senilai Rp 4,5 triliun.

Khusus program infrastruktur konektivitas, anggaran sebesar Rp 18,02 triliun merupakan kegiatan committed dan non-commited sebesar Rp 19,28 triliun.

Anggaran commited ini bersumber dari biaya Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), serta rupiah murni.

Baca juga: Penanganan Darurat Bencana NTT, Ditjen Bina Marga Buka Jalur Logistik

Sementara itu, progres penyerapan keuangan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR mencapai Rp 14,68 triliun per Minggu (06/06/2021).

Untuk diketahui, pagu anggaran Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR pada Tahun Anggaran (TA) 2021 adalah Rp 39,05 triliun.

"Realisasi keuangan sebesar 30,78 persen (Rp 14,68 triliun) atau terdapat deviasi minus 7,26 persen dibandingkan rencana 38,04 persen," jelas Hedy.

Sama seperti penyerapan keuangan, realisasi fisik juga mengalami deviasi negatif sebesar 2,78 persen yaitu 33,54 persen dibandingkan rencana 36,32 persen.

Dari progres keuangan yang telah terserap itu, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR memiliki 2.425 paket kontraktual.

Rinciannya, sebanyak 2.269 paket senilai Rp 36,31 triliun terkontrak dan 59 paket senilai Rp 0,4 triliun dalam persiapan kontrak.

Kemudian, 87 paket senilai Rp 1,78 triliun dalam proses lelang, serta 10 paket multi-years contract (MYC) atau kontrak tahun jamak senilai Rp 0,41 triliun yaitu belum lelang.