Tiga Menteri, Ketua DPR, Panglima TNI dan Kapolri Tinjau Penyekatan Lalin Lebaran 2021

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, meninjai penyekatan mudik di Gerbang Tol Pejagan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Minggu (09/05/2021).

Ketiganya mendampingi Ketua DPR RI Puan Maharani yang didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Kunjungan kerja tersebut merupakan agenda perjalanan peninjauan lokasi penyekatan lalu lintas Lebaran 2021 di tiga provinsi yakni Provinsi Lampung, Banten, dan Jawa Tengah.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, jalan tol dan non-tol tetap disiapkan pada masa larangan mudik sebagai jalur logistik.

Baca juga: Anjlok 45,5 Persen, 245.000 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek hingga H-5 Lebaran

Termasuk ruas jalan fungsional jika dibutuhkan, untuk kelancaran produksi dan distribusi barang kebutuhan pokok, obat-obatan atau alat kesehatan, serta layanan kesehatan, kendaraan medis dalam rangka penanganan pencegahan penyebaran Covid-19.

“Kami memastikan kemantapan pada jalan tol dan jalan nasional yang baik, termasuk menjaga agar satu wilayah tidak terisolir karena jalan dan jembatan putus,” kata Basuki.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menambahkan, pada masa peniadaan mudik ini, terjadi penurunan jumlah pemudik jalur darat sebesar 80-90 persen.

Bahkan jumlah pemudik yang menggunakan transportasi umum di sektor udara, kereta api, dan laut mengalami penurunan hingga 90 persen pada setiap sektor.

Sementara Ketua DPRI RI Puan Maharani menyampaikan, melalui pantauan udara situasi di Tol Pejagan cukup terkendali.

Puan mengharapkan sinergi dan koordinasi di lapangan terkait aturan peniadaan mudik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait tetap selalu dijaga agar tidak terjadi kebingungan di kalangan masyarakat.

Puan berpesan agar para petugas di lapangan melakukan penyekatan berlapis.

“Berlapis itu bukan berarti semakin ketat atau diperketat, tapi untuk pengaturan sehingga saat diperiksa antigen atau surat izin jalan itu tidak menumpuk yang bisa menimbulkan kerusuhan, keribetan, atau bahkan kesimpangsiuran dan kebingungan masyarakat," imbuh Puan.