Babak Baru Polemik Istana Burung Garuda, Tiga Asosiasi Tolak Pengayaan Desain Karya Nyoman Nuarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga asosiasi profesional menolak permintaan Pemerintah untuk memperkaya desain istana negara karya Nyoman Nuarta yang telah diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 April 2021.

Penolakan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti yang digelar pada Rabu (28/04/2021).

Ketiga asosiasi yang menghadiri pertemuan itu adalah Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia (IARKI) dan Green Building Council Indonesia (GBCI).

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengungkapkan, pertemuan digelar untuk meminta masukan sejumlah ahli dan arsitek terkait pengayaan desain bangunan istana negara dan juga bangunan lainnya di IKN. 

"Kami sampaikan gagasan desain istana untuk mendapatkan masukan secara teknis dari para anggota asosiasi," kata Diana kepada Kompas.com, Rabu (28/04/2021). 

Baca juga: Jokowi Minta Masukan Soal Pra-desain Istana Negara, Ini Suara Para Arsitek Profesional

Namun, ketiga asosiasi profesional yang hadir memenuhi undangan Ditjen Cipta Karya sepakat menolak untuk memberikan pengayaan desain istana negara karya Nyoman Nuarta.

Sekretaris Jenderal IAI Ariko Andikabina menuturkan, sejak awal IAI menolak untuk melakukan pengayaan desain istana negara rancangan Nyoman Nuarta yang merupakan seorang pematung.

"Kami hadir untuk menyampaikan bahwa kami tidak berminat untuk memoles-moles burung (istana negara)," kata Ariko saat dihubungi Kompas.com, Rabu (28/04/2021).

Ariko menjelaskan, IAI bersama dengan asosiasi profesional lainnya sangat memperhatikan sungguh-sungguh proses sayembara perancangan istana negara yang tidak benar dan melanggar kaidah transparansi. 

"Kami menolak memberikan legitimasi, terlebih memperkaya desain "sang burung"," tegas Ariko.

Baca juga: Diundang ke Istana Negara, Ini Masukan Lima Asosiasi Arsitek kepada Jokowi Soal IKN

Penolakan serupa juga disampaikan Ketua IARKI Hadi Prabowo. Dalam dokumen yang diperoleh Kompas.com, IARKI menolak pengayaan desain dan meminta pemerintah kembali melakukan proses sayembara yang benar dan sesuai dengan prosedur.

Selain itu, IARKI juga meminta pemerintah untuk menggelar sayembara gedung-gedung penting lainnya dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN.

"Kami menolak pengayaan desain, kami minta proses sayembara istana yang benar, juga meminta agar gedung-gedung penting lainnya disayembarakan. Sayembara bisa dilakukan secara terbuka dan tertutup tapi dengan juri profesional dan kompeten," tegas Hadi.

Usulan kriteria

Dalam dokumen yang sama, Ketua GBCI Iwan Prijanto mengaku, GBCI sama sekali tidak pernah diundang pemerintah dalam proses sayembara perancangan istana negara.

Terkait dengan desain istana negara, GBCI juga bukan institusi yang bisa menggugat proses, atau kronologi sayembara yang sudah dan belum terjadi.