Mercusuar di Antara Presiden Soekarno dan Jokowi

SELAMA 20 tahun lebih saya merasa ada ganjalan dalam berbagai interpretasi melalui ‘studi akademik’ tentang urban proyek Jakarta pada masa Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno.

Berbagai karya seperti patung, Hotel Indonesia, Monumen Nasional dan juga Sarinah kerap dicap sebagai karya "mercusuar" era Bung Karno.

Semua studi yang ada sebenarnya tidak menawarkan paradigma apa pun. Karena ditulis oleh generasi yang harus menghafal bahwa semua proyek tersebut adalah ‘mercusuar’. Titik!

Jadi, tidak ada usaha riset dari sisi logika pembangunan, melainkan dari intepretasi sejarah arsitektur yang sangat subyektif dan miskin argumentasi karena lemahnya dimensi riset.

Saya pernah membaca, bahwa politik mercusuar Bung Karno disebut sebagai “alat komunikasi hegemoni politik baik di luar maupun di dalam negeri”.

Bukankah ini sebuah pernyataan akademik yang sangat abstrak dan ilusional? Tidak berdasar dan merupakan intepretasi subyektif pribadi.

Tidak ada argumen yang rasional ketimbang melakukan repetoir jargon kosong “politik mercusuar”.

Presiden Soekarno memang seorang arsitek. Beliau mengapresiasi seni. Tapi beliau juga seorang presiden yang harus membangun.

Pada awal kemerdekaan, Indonesia tidak memiliki industri yang memadahi untuk menyerap angkatan kerja. Bung Karno tidak memiliki pilihan lain untuk menciptakan lapangan kerja.

Oleh karena itu perlu dibuat proyek-proyek konstruksi jangka pendek yang bisa menyerap banyak tenaga kerja. Lalu disebut oleh rival politik sebagai “mercusuar”.

Orang lupa bahwa membangun Monas, Sarinah dan juga Hotel Indonesia serta menarik acara besar seperti GANEFO ke Bandung adalah bagian dari strategi untuk memutar roda ekonomi.

Bukan untuk membuat karya monumental semata. Lebih dari itu, serapan tenaga kerja yang luar biasa diciptakan saat itu.

Orang hanya melihat monumen dan proyek kasat mata, sehingga mudah dikritik sebagai pemborosan uang negara.

Tapi lupa, bahwa pada kurun itu juga Presiden Soekarno menggagas pembangunan Tol Jagorawi, dan Lingkar Luar Tanjung Priok-Cililitan untuk memperlancar arus barang dan perdagangan dari pelabuhan ke hinterland juga sebaliknya.

Tujuannya untuk ekonomi. Bukan hegemoni politik. Ini jelas bukan proyek “nation building” belaka tapi “state building”.