Tahun Politik 2024, Basuki Pastikan Tak Ada Pembangunan Infrastruktur yang Mangkrak

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan seluruh proyek pembangunan infrastruktur yang dikerjakan Kementerian PUPR akan selesai hingga 2024.

Dia memastikan, pada tahun itu tidak ada lagi proyek infrastruktur yang mangkrak atau belum selesai.

"Jadi minimal targetnya tidak ada (proyek) yang mangkrak hingga tahun 2024. Saya ingin 2024 ini semua sudah soft landing untuk pembangunan yang kita lakukan selama ini," kata Basuki dalam acara Konsultasi Regional Kementerian PUPR Tahun 2021 secara virtual, Senin (15/03/2021).

Baca juga: Ganti Rugi Proyek Bendungan Manikin Belum Dibayar, Warga Kupang: Pak Jokowi Tolong Kami!

Dia juga mengingatkan, proyek pembangunan infrastuktur baru harus dilakukan dengan sangat selektif.

Jika tidak dimungkinkan untuk selesai pada tahun 2024 maka pembangunan baru tersebut sebaiknya dibatalkan.

"Artinya pembangunan baru sangat selektif. Kalau pembangunan baru nanti kecuali loan, kalau tidak selesai tahun 2023 atau 2024 itu batalin. Jangan dibangun," tegas Basuki.

Menurut Basuki, tahun 2024 merupakan tahun politik. Hal itu juga sekaligus menandakan berakhirnya masa jabatan dirinya sebagai Menteri PUPR untuk periode 2019-2024.

Karena itu, seluruh proyek infrastruktur harus selesai, sehingga tidak meninggalkan isu-isu yang tidak baik yang dapat dimanfaatkan banyak pihak.

Kementerian PUPR akan lebih fokus dan memberikan perhatian lebih pada pembangunan yang sedang dikerjakan.

Baca juga: Pertama di Dunia, Indonesia Terapkan Pembayaran Tol Nirsentuh untuk Semua Jenis Kendaraan

Ada empat hal yang mesti dilakukan yaitu optimalisasi, pemeliharaan, operasi dan rehabilitasi.

Keempat hal itu, harus sudah direncanakan tahun ini sehingga dapat diterapkan pada tahun 2022 mendatang.

Dia mencontohkan infrastruktur di sektor sumber daya air (SDA) seperti bendungan, bina marga yang diwakili jalan tol, rumah susun (rusun) untuk sektor perumahan, dan lainnya yang sudah selesai harus dievaluasi lalu diinventarisasi atau dikerjakan untuk bisa dimanfaatkan pada tahun 2022.

"Optimalisasi juga meneruskan pembangunan yang sudah jadi misalnya bendungan, jadi kalau optimalisasi itu bangunan yang sudah jadi tapi belum bermanfaat harus dimanfaatkan," kata Basuki.

Sementara untuk rusun yang sudah dibangun tapi belum dihuni, harus segera dimanfaatkan. Hal ini karena rusun membutuhkan waktu untuk rehabilitasi.

Baca juga: MLFF Diterapkan Tahun 2022, Pemerintah Pastikan Tarif Tol Tak Berubah

Adapun untuk bendungan yang tahun ini masuk dalam proses desain, tahun depan harus sudah dibangun jaringan irigasi dan air bakunya.

"Misalnya untuk irigasi 3.000 hektar ya desainnya harus jadi tahun ini sehingga 2022 nanti bisa dibangun jaringan irigasinya termasuk yang lainnya," ujar dia.

Selain itu juga penting dilakukan pemeliharaan misalnya pada bangunan tanggul-tanggul, jalan tol, dan jembatan.

"Jadi kalau jalan tol misalnya, itu gate to gate harus bisa dioperasikan. Bendungan juga harus bisa dioperasikan," tuntas Basuki.