Rakorbangwil Infrastruktur Libatkan 15 Kementerian/Lembaga

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat Koordinasi Keetrpaduan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Rakorbangwil) merupakan momen penting untuk melakukan koordinasi antar Kementerian/Lembaga (K/L).

Hal ini terkait penyiapan infrastruktur bidang Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Tahun 2022.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan hal itu yang diwakili Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah dalam Rakorbangwil, Selasa (17/2/2021).

"Hal ini penting dilaksanakan mengingat adanya penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dikarenakan Pandemi Covid-19 yang mempengaruhi keberlanjutan pembangunan nasional di berbagai sektor, utamanya infrastruktur," ucap Basuki.

Baca juga: Basuki Buktikan Bangun Infrastruktur Tak Melulu Dibiayai APBN

Dia melanjutkan, masukan dari berbagai perwakilan K/L akan menjadi bahan penting untuk merumuskan rencana dan program pembangunan infrastruktur PUPR yang selaras dengan kebijakan K/L terkait.

Perlu diketahui, Kementerian PUPR menggelar Rakorbangwil mulai Selasa (17/2/2021) hingga Selasa (23/2/2021).

Kegiatan tersebut digelar dengan melibatkan 15 K/L terkait yakni Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertahanan.

Kemudian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Kementerian Sosial.

Selanjutnya, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Lalu, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Hadi Sucahyono, tujuan dilaksanakannya Rakorbangwil ini adalah untuk melakukan koordinasi dan sinergi kebijakan antar K/L.

Hal ini juga untuk mendukung keterpaduan program pengembangan wilayah.

Lalu, pada Jumat (19/2/2021), membahas mengenai program infrastruktur terkait konektivitas.

Pembahasan program infrastruktur tersebut melibatkan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Perindustrian.

Pada hari keempat atau jatuh pada Senin (21/2/2021) membahas program infrastruktur terkait permukiman (Cipta Karya). 

Sedangkan pada hari kelima Rakorbangwil, Selasa (23/2/2021) membahas mengenai Kebijakan dan Program Perumahan.

Untuk menindaklanjuti hasil diskusi dan kesepakatan serta pokok-pokok isu yang dibahas selama Rakorbangwil akan menjadi bahan untuk pembahasan pada forum Konsultasi Regional Kementerian PUPR.