Kabinet RIS: Penetapan, Susunan, Sistem Pemerintahan, dan Kebijakan

KOMPAS.com - Kabinet Republik Indonesia Serikat (RIS) terbentuk berkat hasil dari perundingan Konferensi Meja Bundar pada 23 Agustus 1949 - 2 November 1949. 

Kabinet ini dipimpin oleh Mohammad Hatta dan bertugas dari tanggal 20 Desember 1949 sampai 6 September 1950. 

Baca juga: Kabinet Pemerintahan Indonesia dari Masa ke Masa

Penetapan 

Terbentuknya Kabinet RIS melekat dengan peristiwa perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag pada 23 Agustus 1949. 

Perundingan tersebut berlangsung sampai 2 November 1949 dan menghasilkan kesepakatan terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) yang sudah diratifikasi oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). 

Sebagai bentuk realisasi dari hasil KMB, pada 15 Desember 1949 dilakukan pemilihan presiden RIS dan Soekarno terpilih. 

Setelah itu, Presiden Soekarno kemudian membentuk Kabinet RIS pertama pada 20 Desember 1949 di bawah pimpinan Moh. Hatta selaku Perdana Menteri. 

Akhirnya pada tanggal 23 Desember 1949 Moh. Hatta berangkat ke Netherland guna mendelegasikan akta "penyerahan" kedaulatan dari Pemerintah Belanda. 

Tepat pada tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia, Belanda melakukan upacara penandatanganan naskah penyerahan kedaulatan dari Pemerintah Belanda kepada RIS. 

Baca juga: Perjanjian Diplomatik Indonesia dalam Mempertahankan Kemerdekaan

Susunan 

Terbentuknya Kabinet RIS melahirkan anggota kabinet baru, yaitu:

1. Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri: Drs. Mohammad Hatta
2. Menteri Dalam Negeri: Ide Anak Agung Gde Agung 
3. Menteri Pertahanan: Sri Sultan Hamengkubuwono IX
4. Menteri Kehakiman: Supomo
5. Menteri Penerangan: Arnold Mononutu
6. Menteri Keuangan: Sjafruddin Prawiranegara
7. Menteri Kemakmuran: Djuanda
8. Menteri Perhubungan, Tenaga, dan Pekerjaan Umum: H. Laoh
9. Menteri Perburuhan: Wilopo
10. Menteri Sosial: Mohammad Kosasih Purwanegara
11. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Abu Hanifah
12. Menteri Kesehatan: J. Leimena
13. Menteri Agama: Wahid Hasjim
14. Menteri Negara: Hamid II (berhenti 5 April 1950)
15. Menteri Negara: Mohammad Roem (berhenti 19 Januari 1950)
16. Menteri Negara: Suparno

Baca juga: Perang Saudara yang Berkaitan dengan Perang Dingin

Sistem Pemerintahan 

Selama berlakunya Kabinet RIS 1949 - 1950, Pemerintah Indonesia menetapkan untuk memberlakukan sistem parlementer.

Di mana pada sistem ini UUD 1945 tetap berlaku, namun hanya untuk negara bagian Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Ibu Kota Yogyakarta. 

Sedangkan untuk RIS menggunakan Konstitusi RIS 1949 dengan pembagian negara-negara bagian yaitu Negara Indonesia Timur, Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan, Madura, Negara Jawa Timur, dan Negara Pasundan. 

Selain dari pembagian wilayah negara, dalam konstitusi RIS juga mengatur tentang sistem pemerintahan, yaitu:

1. Perdana Menteri diangkat oleh presiden, bukan parlemen sebagaimana lazimnya
2. Kekuasaan perdana menteri masih dikendalikan oleh presiden
3. Kabinet dibentuk oleh presiden, bukan parlemen
4. Kabinet tidak dapat menyatakan mosi tidak percaya pada kabinet
5. Presiden RIS menduduki jabatan rangkap, yakni sebagai kepala negara sekaligus sebagai presiden RIS
6. Presiden adalah kepala negara yang kekuasaannya tidak dapat diganggu gugat dan dipilih orang-prang yang dikuasakan oleh pemerintah daerah-daerah bagian. 

Kebijakan

Selama Kabinet RIS berlangsung, terdapat beberapa program kerja yang dijalankan oleh Kabinet RIS, yaitu:

• Menyelenggarakan supaya pemindahan kekuasaan ke tangan bangsa Indonesia terjadi dengan seksama, mengusahakan reorganisasi KNIL, dan pembentukan angkatan perang RIS, serta pengembalian tentara Belanda ke negerinya dalam waktu secepatnya. 
• Menyelenggarakan ketentraman umum, terjamin berlakunya hak-hak demokrasi, dan terlaksana dasar-dasar hak manusia dan kemerdekaannya. 
• Mengadakan persiapan untuk dasar hukum, cara bagaimana rakyat menyatakan kemauannya menurut asas-asas Undang-undang Dasar RIS, dan menyelenggarakan pemilihan untuk konstituante.
• Berusaha memperbaiki keadaan ekonomi rakyat, keadaan keuangan perhubungan, perumahan dan kesehatan, mengadakan persiapan untuk jaminan sosial dan penempatan tenaga kembali kepada masyarakat, peraturan tentang upah minimum, pengawasan pemerintah atas kegiatan ekonomi. 
• Menyempurnakan perguruan tinggi, membangun pusat kebudayaan nasional, dan mempergiat pemberantasan buta huruf di kalangan masyarakat. 
• Menyelesaikan soal Irian dalam waktu setahun dengan jalan damai, menjalankan politik luar negeri untuk memperkuat kedudukan RIS secara internasional, memperkuat cita-cita perdamaian dunia dan persaudaraan. 
• Memperkuat perhubungan moril, politik, dan ekonomi antar negara-negara Asia Tenggara, menjalankan politik dalam Uni demi kepentingan RIS. 

Referensi: 

• Zulkarnain. (2011). Ketatanegaraan Indonesia Pascakemerdekaan. Jurnal Istoria. 
• Susanto, Ready. (2018). Mari Mengenal Kabinet Indonesia. Bandung: PT Dunia Pustaka Jaya.