Jakarta, Kompas - Partai Kebangkitan Bangsa versi Abdurrahman Wahid meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegur Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal M Lukman Edy yang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik pribadinya.

Tuntutan terbuka itu disampaikan Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB hasil Muktamar Luar Biasa PKB Parung, Bogor, Ali Masykur Musa saat membuka Silaturahmi Nasional Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR dan FKB DPRD se-Indonesia di Jakarta, Minggu (18/5). Tindakan Lukman Edy itu dianggap telah memolitisasi lembaga negara untuk kegiatan operasional partai politik.

Sebagai Sekretaris Jenderal PKB hasil MLB PKB Ancol, Jakarta, M Lukman Edy mengirimkan surat via faksimile tertanggal 15 Mei kepada FKB DPRD se-Indonesia dengan menggunakan mesin faksimile Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT). Ini terlihat dari alamat mesin faksimile yang tercetak di lembar surat yang terkirim.

Surat itu ditandatangani Lukman Edy serta Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang berisi permintaan agar anggota FKB DPRD se-Indonesia tidak menghadiri Silaturahmi Nasional FKB DPR dan FKB DPRD yang diselenggarakan PKB hasil MLB PKB Parung, Bogor.

Silaturahmi Nasional FKB DPR dan FKB DPRD dilaksanakan dalam rangka konsolidasi kelembagaan pasca-MLB PKB Parung dan konsolidasi kultural menjelang Musyawarah Nasional Alim Ulama PKB yang akan dilaksanakan Senin ini.

Secara terpisah Wakil Sekretaris Jenderal PKB versi Muhaimin Iskandar, Helmy Faishal Zaini, membantah adanya surat via faksimile ke FKB DPRD se-Indonesia yang dikirim melalui mesin faksimile Menneg PPDT. Tudingan itu dinilainya mengada-ada.

”PKB (versi Muhaimin Iskandar) memang berkirim surat ke FKB DPRD provinsi dan kabupaten/kota agar tidak mengindahkan undangan silaturahmi itu, tetapi dilakukan melalui (pos) kilat khusus. Tidak ada penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan partai,” ujarnya. (MZW)