Palembang, KOMPAS - Empat langkah dan usulan disampaikan para gubernur untuk menekan risiko kekacauan dan penyimpangan pembagian bantuan langsung tunai yang akan segera dibagikan pemerintah. Secara umum para gubernur tetap mendukung langkah pemerintah pusat melaksanakan program BLT.

Para gubernur, Jumat (16/5), dimintai tanggapannya karena pemerintah pusat—sebagaimana dikatakan sebagian gubernur—tidak segera menurunkan petunjuk teknis dan persiapan bagaimana membagikan dana bantuan langsung tunai (BLT) Rp 100.000 untuk tiap keluarga miskin selama setahun itu, setelah harga BBM dinaikkan pemerintah.

Keempat usul itu, pertama penyaluran BLT sebaiknya dilakukan bertahap/periodik, yaitu berdasar wilayah untuk menghindari penumpukan dan kesemrawutan pengambilan BLT. Kedua, perlunya pendataan ulang jumlah keluarga miskin penerima BLT oleh aparat provinsi dalam tempo segera. Ketiga, permintaan pemberian tambahan dana cadangan/dana talangan dari pusat jika muncul perbedaan jumlah antara keluarga miskin yang telah ditetapkan dan fakta di lapangan. Keempat, agar pusatlah yang memperbarui data BLT.

Secara khusus, Pemprov Sulawesi Tenggara (Sultra) justru akan memberi hibah program pembangunan infrastruktur desa sebesar Rp 100 juta tiap desa/kelurahan.

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Syahrial Oesman dan Asisten II Provinsi Sumsel Budi Raharjo mengatakan, tim pemprov baru sebatas mendata ulang data. ”Kami belum terima kepastian dan petunjuk teknis. Saya hanya berharap pembagian BLT tidak kacau seperti tahun lalu. Salah satu caranya dengan menerapkan sistem periodisasi waktu pembagian, mulai dari skala provinsi, kabupaten, hingga ke daerah penerima,” kata Syahrial.

Persiapan dan pendataan ulang dalam sisa waktu saat ini diusulkan Gubernur Sumsel, Gubernur Jateng Ali Mufiz, Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi, Kepala Bappeda Sumut RE Nainggolan, dan Humas Pemprov Bali Nyoman Puasha Aryana.

Gubernur Lampung Sjahroedin ZP dan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ismeth Abdullah mengusulkan pemberian dana cadangan/talangan dari pusat. Adapun Sjahroedin mengusulkan agar pemerintah pusatlah yang memperbaiki data penerima BLT. Gubernur Sulsel Syahrul Yasin akan mengerahkan semua aparatnya untuk mengawal pelaksanaan pembagian BLT. (A03/FER/ART/WSI/ONI/ HLN/NAR/YAS/BEN/AYS)