Jakarta, Kompas - Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto memerintahkan pendataan ulang semua warga miskin di Jakarta, Jumat (16/5). Data jumlah warga miskin tersebut akan diajukan kepada Departemen Sosial sebagai calon penerima bantuan langsung tunai atau BLT sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak.

Prijanto mengungkapkan hal itu di Balaikota DKI Jakarta menanggapi proses pendataan calon penerima BLT 2008 yang menggunakan data dasar penerima BLT 2005. Proses pencatatan BLT 2008 dinilai tidak dapat mengakomodasi warga miskin baru yang sebelumnya tidak tercantum dalam data 2005 dan rawan penyimpangan.

”Pendataan warga miskin dapat dilakukan dengan cepat oleh lurah melalui RW dan RT setempat. Setiap kelurahan sudah memiliki data warga miskin dan tinggal dicocokkan,” katanya.

Pemerintah, kata Prijanto, memanfaatkan jaringan organisasi itu untuk mempercepat pendataan dan verifikasi data agar BLT dapat turun saat harga BBM dinaikkan. Penyusunan data warga miskin itu diperkirakan selesai sebelum akhir Mei.

Pendataan ulang, ujar Prijanto, harus dilaksanakan karena warga miskin terdiri atas dua kelompok besar, kemiskinan terstruktur dan tidak terstruktur. Warga miskin yang tidak terstruktur biasanya merupakan pendatang yang sering berpindah sehingga datanya dapat berubah drastis.

Menurut Prijanto, Pemprov DKI ingin agar semua warga miskin terakomodasi sebagai penerima BLT karena mereka yang terkena dampak langsung kenaikan harga BBM. Namun, dia tidak dapat berjanji langkahnya akan disetujui pemerintah pusat.

Turun

Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta Djamal mengatakan, pihaknya baru memverifikasi data penerima BLT 2005 di Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara pada saat survei Program Keluarga Harapan 2007. Data penerima BLT di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Kepulauan Seribu belum dicocokkan lagi.

Hasil pencocokan itu hanya memungkinkan adanya pengurangan calon penerima BLT karena perubahan status ekonomi menjadi lebih kaya atau pindah tempat. Hasilnya, calon penerima BLT turun dari 160.480 keluarga menjadi 157.515 keluarga.

Sementara itu, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ahmad Husein Alaydrus meminta agar Pemprov DKI benar-benar melakukan pendataan ulang dan sinkronisasi data jumlah warga miskin di Jakarta. Menurut dia, ada kerancuan jumlah data orang miskin menurut BPS dan Dinas Kesehatan.

Harga komoditas

Harga beras di Jakarta selama dua hari ini masih stabil. Harga beras IR64-III masih Rp 5.000 per kg. Namun, harga jual minyak goreng naik sedikit, dari Rp 11.500 menjadi Rp 11.800 per kg. Harga tepung terigu, dari Rp 8.200 per kg menjadi Rp 9.000 per kg atau naik 9,7 persen.

Kepala Subbagian Logistik dan Distribusi Biro Perekonomian DKI Jakarta Didik Junaedi mengatakan, kenaikan harga tersebut terjadi lebih karena dampak psikologis atas rencana kenaikan harga BBM. (ECA/KSP)